Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi X Gelar RDP dengan Sejumlah Kementerian, Bahas Program Literasi Nasional

Kompas.com - 02/02/2021, 13:24 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait program peningkatan literasi di Indonesia.

Adapun dalam RDP ini dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian desa PDTT, Sekjen Kemendagri, Dirjen APTIKA Kemenkominfo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud RI, dan Kepala Perpustakaan Nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang memimpin jalannya rapat mengatakan, rapat dengar pendapat ini merupakan perkembangan dari pertemuan sebelumnya yang digelar 25 November 2020.

“Gerakan literasi ini dimulai tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti,” kata Fikri dalam RDP Komisi X secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Prabowo Ajak Generasi Milenial Tingkatkan Literasi Digital untuk Bela Negara

Fikri menjelaskan, literasi secara umum dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, namun deklarasi Praha oleh Unesco tahun 2003 memberikan perluasan makna literasi seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi.

“Bahwa literasi adalah keterampilan berpikir, menggunkan sumber-sumber pengetahuan yang ada baik dalam bentuk cetak, virtual, digital, maupun auditori,” ucap Fikri.

Fikri pun memaparkan bahwa program literasi merupakan program di bawah unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yakni gerakan literasi keluarga pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan satu guru satu buku Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kemudian, kata Fikri, pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditunjuk sebagai koordinator program gerakan literasi nasional.

“Sehingga memperkuat sinergi antar unit pelaku gerakan utama literasi nasional dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia,” kata Fikri.

Fikri menuturkan, program literasi tetidak hanya diampu Kemendikbud. Dia meminta Perpustakaan Nasional sesuai tupoksinya juga perlu mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan nasional berbasis teknologi informasi dan komputer serta penguatan kerja sama dengan pembinaan perpustakaan daerah.

Kurangnya akses ketersediaan buku dan keragaman judul buku, menurut Fikri, menjadi salah satu penyebab rendahnya minat membaca masyarakat.

“Kementerian yang memiliki peluang untuk memperluas akses terhadap bacaan adalah Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penggunaan dana desa yang diperluas untuk membangun perpustakaan desa,” ucap Fikri.

“Peluang ini perlu didukung oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah bergiat dalam mengalokasikan dan merencanakan program terkait peningkatan literasi di daerah,” ujar Polisi PKS ini.

Baca juga: Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Lebih lanjut, ia mengatakan, program literasi yang sudah dimulai sejak 2016 belum memberikan hasil yang maksimal dari sisi pencapaian indeks membaca berdasarkan data dari  perpusnas RI.

Oleh karena itu, kata Fikri, Komisi X berinisiatif menyelenggarakan rapat dengar pendapat untuk membahas peningkatan program literasi tersebut.

“Program literasi yang tersebar di beberapa Kementerian beserta anggarannya perlu diatur kembali melalui kerjasama lintas Kementerian atau Lembaga sehingga program dan anggarannya tepat sasaran,” kata Fikri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com