Kompas.com - 02/02/2021, 13:24 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga terkait program peningkatan literasi di Indonesia.

Adapun dalam RDP ini dihadiri oleh Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian desa PDTT, Sekjen Kemendagri, Dirjen APTIKA Kemenkominfo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud RI, dan Kepala Perpustakaan Nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih yang memimpin jalannya rapat mengatakan, rapat dengar pendapat ini merupakan perkembangan dari pertemuan sebelumnya yang digelar 25 November 2020.

“Gerakan literasi ini dimulai tahun 2016 sebagai bagian dari implementasi Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti,” kata Fikri dalam RDP Komisi X secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Prabowo Ajak Generasi Milenial Tingkatkan Literasi Digital untuk Bela Negara

Fikri menjelaskan, literasi secara umum dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, namun deklarasi Praha oleh Unesco tahun 2003 memberikan perluasan makna literasi seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi.

“Bahwa literasi adalah keterampilan berpikir, menggunkan sumber-sumber pengetahuan yang ada baik dalam bentuk cetak, virtual, digital, maupun auditori,” ucap Fikri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fikri pun memaparkan bahwa program literasi merupakan program di bawah unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yakni gerakan literasi keluarga pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan satu guru satu buku Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kemudian, kata Fikri, pada tahun 2017 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditunjuk sebagai koordinator program gerakan literasi nasional.

“Sehingga memperkuat sinergi antar unit pelaku gerakan utama literasi nasional dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia,” kata Fikri.

Fikri menuturkan, program literasi tetidak hanya diampu Kemendikbud. Dia meminta Perpustakaan Nasional sesuai tupoksinya juga perlu mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan nasional berbasis teknologi informasi dan komputer serta penguatan kerja sama dengan pembinaan perpustakaan daerah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.