Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 10 Juta Bulk Vaksin Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

Kompas.com - 02/02/2021, 12:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, 10 juta bahan baku vaksin Covid-19 CoronaVac yang tiba Selasa (2/2/2021) hari ini akan digunakan untuk vaksinasi tahap kedua.

Sasaran vaksinasi tahap kedua adalah petugas pelayanan publik.

"Sebanyak 10 juta dosis (bahan baku) yang kita terima hari ini rencananya akan digunakan untuk melakukan vaksinasi tahap kedua bagi petugas pelayanan publik," kata Nadia dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretarian Presiden, Selasa. 

"Ini memberikan perlindungan bagi 17,4 juta petugas pelayanan publik yang juga bekerja di daerah yang terpapar Covid-19,"  lanjut Nadia.

Baca juga: Wapres Tegaskan Vaksin Covid-19 Wajib Selama Herd Immunity Belum Tercapai

Adapun tahap pertama vaksinasi Covid-19 menyasar 1,5 juta tenaga kesehatan. Satgas Covid-19 menyebut lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan sudah divaksinasi. 

Kedua kelompok ini, kata Nadia, merupakan bagian dari 181,5 juta penduduk Indonesia yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 dalam rangka membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

"Ketika kekebalan kelompok terhadap Covid-19 telah terbentuk maka anggota masyarakat yang tidak bisa menerima vaksin Covid-19 karena keterbatasan kondisi kesehatnannya akan dapat bisa terlindungi," tambah Nadia.

Selain 10 juta bahan baku vaksin, pemerintah hari ini juga menerima 1 juta dosis overfill atau vaksin setengah jadi.

Baca juga: Bio Farma Akan Produksi 11 Juta Dosis Vaksin Covid-19 pada 13 Februari 2021

Sehingga ada 11 juta total kedatangan vaksin pada hari ini. Nadia menyebut kedatangan bahan baku itu merupakan berita baik untuk masyarakat Indonesia.

Kedatangan ini memberi jaminan untuk dapat melanjutkan program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

"Kedatangan vaksin ini merupakan berita baik untuk kita semua dan wajib kita syukuri. Sebab hal ini memberikan jaminan kepada kita untuk tetap dapat menjalankan program vaksinasi yang sangat penting untuk membawa kita keluar dari pandemi Covid-19," tambah Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com