Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Tegaskan Vaksin Covid-19 Wajib Selama Herd Immunity Belum Tercapai

Kompas.com - 02/02/2021, 11:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, kewajiban bervaksin Covid-19 tidak akan gugur selama kekebalan kelompok atau herd immunity belum tercapai.

Sebab, kata dia, vaksinasi Covid-19 akan efektif apabila herd immunity sebanyak 70 persen dari total populasi di Indonesia atau 182 juta orang bisa tercapai.

"Oleh karena itu kewajiban bervaksin tidak akan gugur sebelum terjadinya vaksinasi sampai 182 juta orang. Artinya kita masih tetap berdosa kalau belum terjadi herd immunity," kata Ma'ruf dikutip dari keterangan pers, Selasa (2/2/2021).

Baca juga: Capai Herd Immunity, Mendagri: Pusat dan Daerah harus Wujudkan Program Vaksinasi Cepat

Kewajiban vaksinasi tersebut merupakan pandangan para ulama untuk menghindari diri dari bahaya dan kerusakan akibat pandemi Covid-19.

Ma'ruf mengatakan, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Tanah Air dengan membentuk herd immunity tersebut.

Jika herd immunity terbentuk, maka penularan Covid-19 pun tidak akan terjadi.

"Upaya yang dilakukan pemerintah dalam program vaksinasi yang bertujuan untuk terciptanya kekebalan komunitas herd immunity, baru bisa tercapai kalau 70 persen atau 182 juta dari 200 juta penduduk Indonesia ikut melakukan vaksinasi," kata dia.

Baca juga: Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Selain itu, Ma'ruf meminta agar masyarakat mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan disiplin menjalankan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, serta mengikuti vaksinasi.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan agar bisa terlindung dari Covid-19 dan segera keluar dari pandemi panjang.

"Agar dapat kembali beraktivitas, kembali ke sekolah kembali beribadah dengan normal dan menjalankan kegiatan ekonomi seperti sedia kala," ucap dia.

Baca juga: Panglima TNI Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Ciptakan Herd Immunity

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com