Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengudeta Kekuasaan AHY di Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah telah merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat.

Hal itu disampaikannya sebagai klarifikasi beredarnya kabar bahwa dirinya mendukung langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di partai berlambang bintang Mercy.

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud.

Baca juga: Pernyataan Lengkap AHY soal Dugaan Kudeta di Partai Demokrat

Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.

Terlebih lagi, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.

Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.

"Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD (Partai Demokrat) sendiri solid," ujar Mahfud MD.

Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik melalui akun Twitter-nya, @RachlandNashidik menyebutkan, dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengeklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.

Restu itu didapat dari Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Bahkan 'Pak Lurah' merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'," kata Rachland.

Baca juga: Isu Kudeta di Demokrat: Tudingan AHY dan Terseretnya Nama Moeldoko