Kompas.com - 02/02/2021, 08:29 WIB
Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAhmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta memberikan sambutan di ruangan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2020). BMW Group Indonesia memberikan bantuan penanganan Covid-19 berupa APD untuk tenaga medis melalui BPBD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi suara sumbang yang muncul dari kader Partai Gerindra terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Suara sumbang itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Ali menyimpulkan langkah yang dipilih Anies untuk meminta pemerintah pusat menangani koordinasi penanganan pandemi di Jabodetabek adalah tanda keputusasaan.

Adapun, Gerindra merupakan partai pengusung pasangan Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra

Riza yang sudah melihat video dan membaca pernyataan Ali tersebut ikut angkat bicara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Riza, Ali Lubis salah dalam memahami keputusan yang diambil Anies Baswedan. Ia mengatakan, Ali salah menganggap langkah tersebut memberi sinyal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyerah dan melepaskan penanganan pandemi ke pemerintah pusat.

"Bukan kami melepas. Yang dilakukan oleh Ali Lubis sudah kami tegur, bahwa yang bersangkutan salah memahami. Padahal yang dimaksud mengoordinasikan atau mensinergikan, seperti yang di PPKM, itu namanya mengoordinasikan," kata Riza, dalam acara Aiman yang ditayangkan Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

"Memang kebijakannya pemerintah daerah itu diberi kewenangan, tapi kalau masing-masing diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi akan beda-beda. Periodisasinya, substansi dan jam operasional. Nah kami minta itu ditarik ke atas (pusat) seperti sekarang, bagus sekali," sambung politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: DPP Gerindra Beri Peringatan Lisan Ketua DPC Jaktim karena Minta Anies Mundur

Selain itu, ia berpandangan bahwa selama kepemimpinan Anies, DKI Jakarta selalu memperoleh beragam penghargaan, baik berkaitan dengan Covid-19 maupun tidak.

Penghargaan-penghargaan itu, kata Riza, merupakan fakta yang ada dan membuktikan bahwa Jakarta berhasil menangani pandemi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.