Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat

Kompas.com - 02/02/2021, 06:29 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan keterangan pers secara virtual, pada Senin (1/2/2021) malam.

Keterangan itu menjawab pernyataan petinggi Partai Demokrat tentang dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partai tersebut dari luar.

Moeldoko tidak panjang lebar. Ia menyampaikan tiga poin pernyataan.

Poin yang disampaikan yakni soal keterkaitan Istana dengan tuduhan Partai Demokrat, awal mula isu dugaan pengambilalihan kepemimpinan muncul dan sindiran kepada petinggi partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Minta Istana tak dikaitkan

"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih. Menunggu besok apa gitulah. Karena saya tak perlu reaktif dalam hal ini gitu," ujar Moeldoko, saat membuka keterangan pers, Senin.

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024

Ia lantas menegaskan inti pernyataannya. Yang pertama, Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak menghubung-hubungkan isu upaya pengambilalihan kepemimpinan dengan pihak Istana.

Ia juga meminta Partai Demokrat tidak mengganggu Presiden Joko Widodo.

"Poinnya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini ya, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit2 Istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," tutur Moeldoko.

"Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali. Tak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Itu urusan saya, Moeldoko ini. bukan sebagai (Kepala) KSP," tegasnya.

Berawal dari foto bersama

Moeldoko lantas menceritakan kronologi peristiwa yang diduga menjadi penyebab namanya dituding sebagai salah seorang yang ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

Menurut Moeldoko, tudingan kepada dirinya kemungkinan berdasar dari sejumlah foto yang menunjukkan kebersamaannya dengan sejumlah orang.

Moeldoko tidak menyebut secara jelas identitas orang-orang tersebut. Hanya saja, orang-orang itu datang kepadanya dan menceritakan persoalan di Partai Demokrat.

"Mungkin dasarnya foto-foto. Ya Orang ada dari Indoensia timur ada dari mana-mana kan datang ke sini mungkin pengin foto sama saya. Ya saya terima saja. Apa susahnya," ujar Moeldoko.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com