Kompas.com - 02/02/2021, 06:05 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola panas baru saja digulirkan oleh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuding ada gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan partainya.

Gerakan itu disebut-sebut melibatkan pejabat di lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo. Bahkan, menurut AHY, gerakan tersebut sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Baca juga: AHY Sebut Ada Gerakan Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat secara Paksa

Tak butuh waktu lama hingga isu ini mendapat jawaban pihak Istana. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko langsung membantah tudingan Demokrat.

Moeldoko memberikan penjelasan mengenai awal isu ini beredar.

Tudingan Demokrat

Isu pengambilalihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY dalam konferensi pers yang digelar Senin (1/2/2021) siang.

AHY menyebut, orang yang ingin mengambil alih kursi Ketua Umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.

Baca juga: AHY Sebut Pejabat di Lingkaran Dekat Jokowi Terlibat Gerakan Ambil Alih Demokrat

Berdasarkan informasi yang diperoleh, AHY mengungkap, ada lima pelaku gerakan ini yang terdiri dari seorang kader aktif serta seorang kader yang sudah enam tahun tidak aktif.

Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat karena terlibat korupsi, dan seorang kader yang keluar dari Demokrat sejak tiga tahun lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang, sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Tak berselang lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasan partainya merupakan Kepala KSP Moeldoko.

"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin sore.

Baca juga: Demokrat: Moeldoko Ingin Ambil Alih Partai secara Inkonstitusional untuk Kepentingan 2024

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Penjelasan Moeldoko

Pada Senin (1/2/2021) malam, Moeldoko menggelar konferensi pers virtual untuk menjawab tudingan Partai Demokrat.

Moeldoko mengatakan bahwa sebenarnya ia tak ingin reaktif menyikapi hal ini. Namun demikian, ia tidak ingin Demokrat dengan mudahnya menyeret Istana dalam perkara ini.

"Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko.

Baca juga: AHY Sebut Demokrat Akan Diambil Alih untuk Jadi Kendaraan Politik Pemilu 2024

Moeldoko juga meminta Demokrat tak melibatkan Presiden Jokowi dalam isu ini. Moeldoko menyebut, perkara ini merupakan urusannya semata.

"Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini," ujar Moeldoko.

"Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP, murni Moeldoko," tegasnya.

Moeldoko lantas menjelaskan awal mula isu ini beredar. Ia menyebut bahwa ada sejumlah tamu yang mendatangi dirinya.

Moeldoko tak menyebutkan secara detail tamu yang ia maksud. Namun, ia menyebut bahwa tamu itu datang berbondong dan membicarakan banyak hal, bahkan curhat situasi terkini.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Sebagai mantan Panglima TNI, Moeldoko mengaku selalu membuka pintu untuk siapa saja yang hendak bertamu.

Namun ternyata, aktivitasnya ini memunculkan isu yang kini berkembang. Moeldoko menduga isu itu berangkat dari foto-foto dirinya keteika menerima tamu-tamu tersebut.

"Mungkin dasarnya foto-foto, ya orang dari, ada dari orang Indonesia Timur, dari mana-mana kan pengin foto sama saya, ya saya terima aja, apa susahnya," kata dia.

Pesan ke AHY

Moeldoko mengaku tak keberatan isu ini digulirkan oleh Demokrat. Namun, ia menyebut bahwa seorang pemimpin seharusnya berjiwa kuat dan tidak mudah terbawa perasaan atau baper.

"Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang-ambing," kata Moeldoko.

"Kalau anak buahnya enggak boleh pergi ke mana-mana ya diborgol saja kali ya," tuturnya.

Baca juga: Dugaan Makar di Demokrat, AHY Sebut Keterlibatan Kader yang Dipecat karena Korupsi

Moeldoko mengaku prihatin melihat situasi yang berkembang saat ini. Sebab, sejatinya ia turut mencintai Partai Demokrat.

Ia pun menegaskan bahwa kudeta atau penggulingan kekuasaan hanya bisa dilakukan dari dalam kekuasaan itu sendiri, tidak dari luar.

"Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.