Anggota DPR Sebut Tunggakan Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 karena Masalah Administrasi

Kompas.com - 02/02/2021, 03:58 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta rumah sakit tak perlu khawatir soal klaim pelayanan kepada pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit.

Ia mengatakan tunggakan klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah terjadi karena permasalahan adiministrasi.

"Memang karena ada proses administrasi yang harus dipenuhi, maka saya katakan nanti jika ternyata ada masalah atau tidak sempurna atau tidak dipenuhi oleh pemerintah maka tentu itu bisa dilaporkan ke Komisi IX dan kita nanti akan advokasi. Sejauh ini menurut saya belum ada kendala itu kecuali tadi administratif," kata Saleh sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Senin (1/2/2021).

Baca juga: RS Penuh, Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19

Kedua, kata Saleh, ada pengajuan klaim rumah sakit yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Karena sudah memasuki tutup tahun maka pemrosesan pengajuan klaim baru dilakukan pada tahun ini.

Kemudian pada awal tahun ini anggaran dari klaim RS tersebut juga masih proses di Kementerian Keuangan. Saleh menyebut, ada proses administrasi dari anggaran klaim tersebut.

Maka, Saleh menyebut, pihak rumah sakit yang mengajukan klaim pelayanan Covid-19 diminta tidak khawatir, lantaran pemerintah sudah pasti menyiapkan anggarannya.

"Katakanlah di atas tanggal 15 Desember 2020. Kalau di atas 15 Desember itu memang anggaranya belum ada. Tapi memang ada waktu di mana Kementerian Kesehatan harus membuat laporan," tutur Saleh.

"Nanti setelah itu laporannya itu baru masuk tahun 2021," imbuh Saleh. Nah di Kementerian Keuangan ini sudah dijadwalkan, kalau enggak salah itu minimal pertengahan Februari mereka sudah mencairkan lagi," ujarnya.

Baca juga: Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Saleh menyampaikan, rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR masih fokus pada pembahasan program vaksinasi. Soal klaim rumah sakit, Saleh menyebut belum dimasukan ke dalam agenda khusus untuk pembahasannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi agenda rapat jika hingga pertengahan Februari nanti masalah klaim biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditemui.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Komisi IX DPR: Penundaan Klaim Pembayaran Layanan Covid-19 lebih Faktor Administrasi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

Nasional
UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

Nasional
UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

UPDATE 9 Mei: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.568.277 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

UPDATE: Tambah 86.846 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.201.727

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X