Anggota DPR Sebut Tunggakan Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19 karena Masalah Administrasi

Kompas.com - 02/02/2021, 03:58 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta rumah sakit tak perlu khawatir soal klaim pelayanan kepada pasien Covid-19 yang diajukan rumah sakit.

Ia mengatakan tunggakan klaim pelayanan kesehatan pasien Covid-19 yang belum dibayarkan pemerintah terjadi karena permasalahan adiministrasi.

"Memang karena ada proses administrasi yang harus dipenuhi, maka saya katakan nanti jika ternyata ada masalah atau tidak sempurna atau tidak dipenuhi oleh pemerintah maka tentu itu bisa dilaporkan ke Komisi IX dan kita nanti akan advokasi. Sejauh ini menurut saya belum ada kendala itu kecuali tadi administratif," kata Saleh sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id, Senin (1/2/2021).

Baca juga: RS Penuh, Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19

Kedua, kata Saleh, ada pengajuan klaim rumah sakit yang dilakukan pada akhir tahun 2020. Karena sudah memasuki tutup tahun maka pemrosesan pengajuan klaim baru dilakukan pada tahun ini.

Kemudian pada awal tahun ini anggaran dari klaim RS tersebut juga masih proses di Kementerian Keuangan. Saleh menyebut, ada proses administrasi dari anggaran klaim tersebut.

Maka, Saleh menyebut, pihak rumah sakit yang mengajukan klaim pelayanan Covid-19 diminta tidak khawatir, lantaran pemerintah sudah pasti menyiapkan anggarannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Katakanlah di atas tanggal 15 Desember 2020. Kalau di atas 15 Desember itu memang anggaranya belum ada. Tapi memang ada waktu di mana Kementerian Kesehatan harus membuat laporan," tutur Saleh.

"Nanti setelah itu laporannya itu baru masuk tahun 2021," imbuh Saleh. Nah di Kementerian Keuangan ini sudah dijadwalkan, kalau enggak salah itu minimal pertengahan Februari mereka sudah mencairkan lagi," ujarnya.

Baca juga: Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Saleh menyampaikan, rapat kerja bersama Menteri Kesehatan dan Komisi IX DPR masih fokus pada pembahasan program vaksinasi. Soal klaim rumah sakit, Saleh menyebut belum dimasukan ke dalam agenda khusus untuk pembahasannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan hal itu akan menjadi agenda rapat jika hingga pertengahan Februari nanti masalah klaim biaya perawatan pasien Covid-19 masih ditemui.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Komisi IX DPR: Penundaan Klaim Pembayaran Layanan Covid-19 lebih Faktor Administrasi



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X