Kompas.com - 01/02/2021, 20:16 WIB
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPresiden Joko Widodo bertolak menuju Kalimantan Selatan untuk tinjau banjir, Senin (18/1/2021). Sumber: Instagram Sekretariat Kabinet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi sehingga mampu menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Menurut saya, itu indikasi Pak Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi. Dia mungkin berpikir PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih efektif karena skalanya Jawa-Bali," kata Sulfikar kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Namun, kata dia, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penambahan kasus harian Covid-19. Bahkan, kasus harian telah menembus angka 1 juta.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.

"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.

"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Lebih lanjut, Sulfikar menduga, kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.

Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X