Kompas.com - 01/02/2021, 20:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, Presiden Joko Widodo sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi sehingga mampu menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif.

"Menurut saya, itu indikasi Pak Jokowi sangat kecewa dengan tim penanganan pandemi. Dia mungkin berpikir PPKM bisa menjadi pendekatan baru yang lebih efektif karena skalanya Jawa-Bali," kata Sulfikar kepada Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Namun, kata dia, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk.

Hal ini tercermin dari masih banyaknya penambahan kasus harian Covid-19. Bahkan, kasus harian telah menembus angka 1 juta.

Baca juga: PPKM Tak Efektif, Pemerintah Disarankan Lakukan Karantina Wilayah Secara Penuh

Sulfikar mengaku tak terkejut melihat adanya lonjakan kasus penularan Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan karena tidak efektifnya penanganan melalui PPKM.

"Dari awal memang sudah saya prediksi bakal seperti ini. Ibarat air bah ditangani pakai pompa Sanyo," ujarnya.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi pada dasarnya sudah merelakan perekonomian akan turun diakibatkan adanya pembatasan.

"Ketika Pak Jokowi bilang 'Enggak apa-apa ekonomi turun' itu artinya dia rela berkorban. Tapi ternyata pengorbanan ekonomi itu tidak bermakna karena jumlah kasus malah tambah naik," tambah Sulfikar.

Baca juga: Satgas Covid-19: Evaluasi Presiden soal PPKM Masukan Berharga bagi Kami

Lebih lanjut, Sulfikar menduga, kekecewaan tersebut juga ditunjukkan dari sikap Presiden yang meminta masukan para epidemiolog di luar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk penanganan pandemi.

Padahal, di dalam Satgas Penanganan Covid-19 juga memiliki epidemiolog salah satunya Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Tapi intinya, selama PSBB atau PPKM tidak dilakukan dengan sangat ketat hasilnya ya akan begitu-begitu saja," terangnya.

Sulfikar menilai, ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tidak Efektif, Ini Kata Ridwan Kamil

Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan.
Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan bila perekonomian turun di masa pandemi Covid-19. Namun ia meminta turunnya perekonomian diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Mulanya Jokowi mengingatkan para menteri agar berhati-hati lantaran perekonomian bisa menurun di tengah penerapan PPKM.

Baca juga: PPKM Dinilai Jokowi Belum Efektif, Ganjar Usul Diterapkan Serentak di Kabupaten/Kota se-Jawa Bali

Kemudian ia mengatakan tak mempermasalahkan bila perekonomian menurun di masa PPKM jika diiringi dengan penurunan kasus Covid-19.

“Yang kedua menurut saya hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun). Asal Covid-nya juga turun. Tapi ini kan enggak,” kata Jokowi.

Ia pun mengatakan pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Sebabnya implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Untuk itu ia meminta para menterinya menghitung secara tepat setiap kebijakan yang diambil untuk menekan kasus Covid-19 agar pelaksanaannya efektif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Yudo Margono Janji Bakal Berdayakan Kogabwilhan

Nasional
Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Cerita Jusuf Kalla soal Ferry Mursyidan yang Sempat Antarkan ke Mobil Usai Acara PMI

Nasional
KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

KY Sudah Lakukan Proses Etik Hakim Agung Sudrajad Dimyati, Gazalba Saleh Masih Tunggu Waktu

Nasional
Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Sinyal Politik Jokowi Memang untuk Ganjar Pranowo

Nasional
Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Yudo Margono: 100 Hari Pertama, Komisi I Akan Cek Pelaksanaan Visi Misi Panglima TNI

Nasional
KPU Gandeng Cokelat Rilis 'Jingle' Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

KPU Gandeng Cokelat Rilis "Jingle" Pemilu 2024 Ciptaan Kikan

Nasional
Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Suap Hakim Agung, Yosep Parera Mengaku Dimintai Uang Ratusan Ribu Dollar untuk 3 Perkara Intidana

Nasional
Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Arif Rachman Disebut Perintahkan Penyidik Polres Jaksel Salin BAI di Paminal Jadi BAP

Nasional
Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Hasil Gelar Perkara Kasus Tambang Ilegal dan Ismail Bolong Belum Diungkap Polri

Nasional
Apa Itu Identitas Nasional?

Apa Itu Identitas Nasional?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.