Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, Andi Mallarangeng: Kami Bukan Partai Kardus

Kompas.com - 01/02/2021, 19:02 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan bahwa upaya makar atau pengambil alihan kekuasaan di kubu partainya akan sulit dilakukan.

Dia mengklaim, para kader, termasuk kader senior sudah menyatakan kesetiaannya kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua umum.

"Para kader termasuk yang senior dari segala tanah air menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum AHY untuk menjaga martabat dan marwah partai dari rongrongan elemen kekuasaan saat ini," ujarnya dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

"Partai Demokrat bukan partai kardus yang begitu saja bisa diintimidasi dan diambil alih secara paksa oleh elemen dari luar, dengan kekuasaan dan uang," sambungnya.

Baca juga: Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Lebih lanjut Andi menjelaskan bahwa persoalan yang sedang dihadapi partainya itu muncul karena ada elemen kekuasaan yang berusaha mengambil alih Partai Demokrat secara paksa.

Kendati demikian, menurut Andi, dengan permasalahan ini justru kader Partai Demokrat semakin solid dibawah kepemimpinan AHY.

Adapun sebelumnya, melalui konfrensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021) pukul 14.00 tadi, AHY mengatakan bahwa ada upaya pengambil alihan kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam konfrensi pers tersebut, AHY menyebut ada lima pelaku yang menjadi aktor dibalik gerakan tersebut.

Baca juga: Dugaan Makar di Tubuh Demokrat, AHY Surati Presiden Jokowi

Meski tak menyebut identitas terduga pelaku, AHY mengatakan salah satu aktor tersebut bukan merupakan kader atau mantan kader Partai Demokrat, dan merupakan pejabat penting di pemerintahan Joko Widodo.

Sebagai informasi, AHY dan Partai Demokrat sudah mengirimkan surat resmi pada Presiden Jokowi tadi pagi sebagai upaya untuk mencari kebenaran informasi yang didapatkannya.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, presumption of innocence dalam permasalahan ini,"

"Karena itu tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfimasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan," pungkas AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com