Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dugaan Makar di Demokrat, AHY: Rasanya Tidak Mungkin Cara Tak Beradab Ini Dilakukan Pejabat Negara

Kompas.com - 01/02/2021, 18:13 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyayangkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam upaya dugaan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

Dari informasi yang diperoleh, AHY mengatakan, manuver politik tersebut didapatkan Partai Demokrat 10 hari yang lalu dari para saksi yang merupakan pimpinan dan kader Partai Demokrat dari pusat, daerah, hingga cabang.

Upaya tersebut diduga dilakukan oleh lima orang. Salah satunya adalah non-kader Partai Demokrat, dan menjadi pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

"Kami masih berkeyakinan rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh pejabat negara yang sangat kami hormati dan juga mendapatkan kepercayaan rakyat," papar AHY pada konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Sebut Pelaku Gerakan Makar di Demokrat Ingin Selenggarakan KLB, Targetkan 360 Pemegang Suara

Namun demikian, AHY dan Partai Demokrat mengambil langkah tegas setelah mendapatkan keterangan dari setidaknya delapan orang saksi.

"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat," ujar dia.

AHY menerangkan bahwa para kader yang melapor tersebut diajak untuk mendukung penggantian Ketua Umum Partai Demokrat dengan paksa melalui pertemuan langsung dan sambungan telepon.

Dalam proses komunikasi itu, menurut AHY, upaya pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan yang bersangkutan sebagai calon presiden pada kontestasi Pemilu 2024.

Untuk menanggapi masalah tersebut, diketahui pagi tadi, AHY dan Partai Demokrat sudah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Jokowi sebagai upaya konfirmasi dan klarifikasi.

Baca juga: AHY: Kader Demokrat Menolak Gerakan Mendongkel Kepemimpinan yang Sah

AHY juga menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dalam menanggapi permasalahan ini.

Ia juga menyatakan bahwa masalah yang sedang terjadi itu akan membuat Partai Demokrat semakin kuat.

"Kita jangan gentar menghadapi ujian dan tantangan ini. Karena meski Demokrat diganggu, justru akan membuat Demokrat semakin kuat. Sejarah mengatakan tidak ada petai yang kuat tanpa cobaan yang berat," tegas AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com