Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Ganti 3.549 Kartu Keluarga Korban Gempa di Sulawesi Barat

Kompas.com - 01/02/2021, 15:29 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) masih terus memberikan layanan penggantian dokumen e-KTP dan kartu keluarga bagi korban bencana gempa di Sulawesi Barat.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, hingga 31 Januari 2020 pihaknya sudah mengganti sebanyak 3.549 kartu keluarga.

"Ini rutin dilakukan Dukcapil setiap ada bencana kita langsung bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen warga hilang rusak tersebut dengan gratis," kata Zudan dilansir dari laman resmi Kemendagri, Senin (1/2/2021).

Baca juga: LIPI: Gempa yang Merusak Cenderung Terulang dalam 6 Bulan

Selain itu, Dukcapil juga melayani penerbitan akta kematian bagi warga setempat yang meninggal akibat gempa di daerah tersebut.

Adapun Dukcapil telah menerbitkan 72 akta kematian yang terdiri dari 53 warga Mamuju, 13 Majene, satu Mamuju Tengah, satu Pasangkayu, dan empat warga non Sulawesi Barat.

Ketua Tim Jemput Bola Ditjen Dukcapil Kemendagri Asep Firdaus mengatakan, untuk warga non Sulawesi Barat, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil daerah asal.

Koordinasi itu dimaksudkan agar korban bencana yang meninggal bisa segera diterbitkan akta kematiannya secara elektronik.

"Lalu kami koordinasikan juga agar segera dikirimkan file berbentuk PDF untuk dapat diserahkan kepada keluarga korban di Sulawesi Barat," ujar Asep.

Sebelumnya, Zudan mengingatkan jajarannya agar proaktif memberi layanan penggantian dokumen kependudukan bagi warga yang terdampak bencana.

Terutama, kata dia, bagi warga korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Sulawesi Barat.

"Terkait bencana di berbagai daerah, tolong kita proaktif terutama di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat untuk segera koordinasi," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Bencana Gempa Sulbar Diperpanjang hingga 4 Februari

"Perlu dilakukan layanan penggantian dokumen yang rusak. Penggantian harus dilakukan dengan cepat dan mudah," lanjut dia.

Zudan mengatakan, pihaknya juga telah memberangkatkan tim untuk melakukan pelayanan tersebut.

Ia pun meminta tim tersebut untuk segera berkoordinasi dinas dukcapil daerah terkait apa saja yang dibutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com