Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi IV Sebut KLHK Berkontribusi pada Kerusakan Hutan

Kompas.com - 01/02/2021, 15:12 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan kritik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kerusakan hutan yang berakibat pada banjir di Kalimantan Selatan.

Ia menilai, KLHK berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Kalimantan. Karena, menurutnya, perizinan terkait kehutanan adalah KLHK. 

"Saya dalam rapat dengar pendapat tegak mengatakan bu Menteri, yang sumbangsih terbesar merusak hutan ada di Manggala. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena yang memberikan izin Manggala, pinjam pakai Manggala, pengawasan Manggala," ungkap Sudin saat menyampaikan kata pembuka dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Perhutani Bantah Kerusakan Hutan Jadi Penyebab Banjir di Garut

Sudin melanjutkan, luasan hutan di Kalimantan yang dijadikan lahan sawit semakin luas, bahkan belum ada pelepasan kawasan hutan.

Ironisnya, kata dia, hal ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, melainkan di Kalimantan Tengah dan juga di Riau.

Melihat hal tersebut, Sudin mendesak agar KLHK mempercepat proses kinerja penegakkan hukum (Gakkum) dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Berkali-kali saya mengatakan ini. Harus ada penyelesaian yang cepat. Dalam kesempatan beberapa kali, dari periode lalu saya juga sudah bilang dengan Menteri Pertanian. Sampaikan ke Presiden, supaya clear and clean. Pemerintah dapat memungut pajak, pengusaha juga merasa kekuatan hukumnya jelas," kata dia.

Sudin berharap, persoalan ini agar menjadi perhatian semua pihak, terlebih KLHK yang dinilainya justru malah memberikan sumbangsih terbesar merusak hutan.

Baca juga: Deforestasi, Burung Migran dan Ancaman Bird Strike di Bandara Kualanamu

"Karena saya melihat kerusakan hutan sudah cukup parah. Coba kita hitung luasan Pulau Jawa berapa. Hutannya enggak sampai 17 persen lagi, lahannya habis semua," ujarnya.

Berkaca pada hal tersebut, Sudin menilai bahwa bukan tidak mungkin saat ini banyak yang menyalahkan pemerintah dalam kerusakan lingkungan.

"Jadi sekarang makanya banyak yang menyalahkan kalau ada banjir ya pemerintah, ya yang di atas. Alam akan bersahabat dengan kita apabila kita menjaganya," imbuh Sudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com