Ketua Komisi IV Sebut KLHK Berkontribusi pada Kerusakan Hutan

Kompas.com - 01/02/2021, 15:12 WIB
Ilustrasi Hutan Kalimantan ABCIlustrasi Hutan Kalimantan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan kritik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kerusakan hutan yang berakibat pada banjir di Kalimantan Selatan.

Ia menilai, KLHK berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Kalimantan. Karena, menurutnya, perizinan terkait kehutanan adalah KLHK. 

"Saya dalam rapat dengar pendapat tegak mengatakan bu Menteri, yang sumbangsih terbesar merusak hutan ada di Manggala. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena yang memberikan izin Manggala, pinjam pakai Manggala, pengawasan Manggala," ungkap Sudin saat menyampaikan kata pembuka dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Perhutani Bantah Kerusakan Hutan Jadi Penyebab Banjir di Garut

Sudin melanjutkan, luasan hutan di Kalimantan yang dijadikan lahan sawit semakin luas, bahkan belum ada pelepasan kawasan hutan.

Ironisnya, kata dia, hal ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan, melainkan di Kalimantan Tengah dan juga di Riau.

Melihat hal tersebut, Sudin mendesak agar KLHK mempercepat proses kinerja penegakkan hukum (Gakkum) dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Berkali-kali saya mengatakan ini. Harus ada penyelesaian yang cepat. Dalam kesempatan beberapa kali, dari periode lalu saya juga sudah bilang dengan Menteri Pertanian. Sampaikan ke Presiden, supaya clear and clean. Pemerintah dapat memungut pajak, pengusaha juga merasa kekuatan hukumnya jelas," kata dia.

Sudin berharap, persoalan ini agar menjadi perhatian semua pihak, terlebih KLHK yang dinilainya justru malah memberikan sumbangsih terbesar merusak hutan.

Baca juga: Deforestasi, Burung Migran dan Ancaman Bird Strike di Bandara Kualanamu

"Karena saya melihat kerusakan hutan sudah cukup parah. Coba kita hitung luasan Pulau Jawa berapa. Hutannya enggak sampai 17 persen lagi, lahannya habis semua," ujarnya.

Berkaca pada hal tersebut, Sudin menilai bahwa bukan tidak mungkin saat ini banyak yang menyalahkan pemerintah dalam kerusakan lingkungan.

"Jadi sekarang makanya banyak yang menyalahkan kalau ada banjir ya pemerintah, ya yang di atas. Alam akan bersahabat dengan kita apabila kita menjaganya," imbuh Sudin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Usai Dikritik karena Pembahasannya Singkat, Kini Naskah Akademik RUU IKN Jadi Sorotan

Nasional
Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Koarmada I Berencana Pindah Markas dari Jakarta ke Kepulauan Riau

Nasional
Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Satgas: 20 Persen Jemaah Umrah yang Kembali Terdeteksi Positif Covid-19

Nasional
Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Luhut ke Kepala Daerah: Jujur soal Data Covid-19, Jangan Ditutupi

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Anggota Komisi III Minta Polri Jelaskan Soal Pelat Mirip Polisi yang Dipakai Arteria Dahlan

Nasional
Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Gandeng Dompet Dhuafa, Jenius Salurkan Bantuan untuk Anak Penderita Kanker

Nasional
Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Komisi II, Pemerintah, dan KPU Bahas Jadwal Pemilu Senin Pekan Depan

Nasional
Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Mabes Polri Investigasi Kecelakaan Maut di Rapak Balikpapan

Nasional
Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Hadirkan Aktivis Kemanusiaan PBB, Dompet Dhaufa Ajak Pemuda Dorong Perdamaian Dunia,

Nasional
Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Dukcapil Terbitkan 2.578 Dokumen Kependudukan untuk Warga Baduy

Nasional
KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

KPK Panggil Ajudan hingga Sekjen DPC Demokrat Terkait Dugaan Suap Bupati PPU Abdul Gafur

Nasional
MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

MA Dukung Penegakan Hukum KPK Terkait OTT Hakim-Panitera PN Surabaya

Nasional
4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

4 Kementerian Pindah ke IKN Tahun 2024: Setneg, Kemenhan, Kemenlu, Kemendagri

Nasional
Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Muhaimin Iskandar Berniat Maju Capres, Mengaku Diperintah Kiai

Nasional
Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Dubes RI di AS Rosan Roeslani Serahkan Surat-surat Kepercayaan ke Joe Biden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.