Sidang Sengketa Pilkada, Bawaslu Sumbar Ungkap Alasan Penghentian Penyidikan Perkara Mulyadi

Kompas.com - 01/02/2021, 14:44 WIB
Cagub Sumbar Mulyadi didampingi Sekretaris Demokrat Sumbar Januardi Sumka dan Ketua Tim Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori KOMPAS.COM/PERDANA PUTRACagub Sumbar Mulyadi didampingi Sekretaris Demokrat Sumbar Januardi Sumka dan Ketua Tim Mulyadi-Ali Mukhni, Alirman Sori
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen menjelaskan, alasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) menghentikan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon gubernur Sumatera Barat (Cagub Sumbar) dalam Pilkada 2020, Mulyadi.

Menurut dia, penyidikan dihentikan karena pelapor mencabut laporannya dan minimnya alat bukti.

Hal itu disampaikan Surya dalam sidang sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang disiarkan secara daring, Senin (1/2/2021).

"Bahwa atas pencabutan laporan nomor register 14 dan nomor register 15 dan seterusnya tersebut, Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan ketiga (dengan) Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 11 Desember 2020," kata Surya.

"Yang dengan kesimpulan laporan berisi nomor LP/B/0659 dan seterusnya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan," ujarnya.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilkada 2020, KPU Sumbar Minta MK Tolak Permohonan Mulyadi-Mukhni

Surya mengatakan, laporan pertama terkait dugaan pelanggagaran dicabut pada 10 Desember, sedangkan laporan kedua dicabut pada 11 Desember 2020.

Penyidik setelah melakukan penyidikan juga menilai minimnya alat bukti dalam kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan Mulyadi.

"Sehingga terbitlah surat ketetapan tentang penghentian penyidikan tertanggal 11 Desember 2020," ucap dia.

Sebelumnya, pihak Mulyadi dan Mukhni yang diwakili kuasa hukumnya, Veri Junaidi menilai, Pemilihan Gubernur Sumatera Barat telah berjalan dengan tidak adil.

"Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tidak berjalan secara demokratis serta tidak berlandaskan pada asas pemilu yang jujur dan adil," kata Veri dalam sidang yang disiarkan secara daring, Selasa (26/1/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Kata Ketua Fraksi PAN Usai Ikut Uji Klinis Vaksin Nusantara: Banyak Peminat, tapi Dibatasi

Nasional
 UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

UPDATE 14 April: Tambah 5.747, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 1.431.892 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X