Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baru Rp 0,5 Triliun Kerugian Negara yang Dikembalikan Selama 2015-2020, Komisi IV Minta Penjelasan Menteri KLHK

Kompas.com - 01/02/2021, 13:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa nilai kerugian negara yang dikembalikan dari kinerja penegakan hukum (Gakkum) periode 2015-2020 mencapai Rp 0,5 triliun.

Hal tersebut diketahui dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Senin (1/2/2021).

"Kalau kita lihat kinerja Gakkum. Mohon izin, itu angka-angkanya. Kalau kita lihat datanya di 2015-2020 gugatan perdata dan ganti rugi tindakan tertentu yang sudah inkrah yaitu 28 gugatan, 13 sudah inkrah. Nilai putusan Rp 19,8 triliun dan yang belum dieksekusi masih Rp 19,3 triliun," kata Siti dalam rapat yang juga disiarkan secara daring tersebut.

Sementara itu, lanjut dia, dalam proses di luar pengadilan, total ganti rugi yang sudah dibayar langsung ke rekening negara berjumlah Rp 140 miliar.

Kemudian ganti rugi yang dibayar melalui mekanisme pengadilan sebesar Rp 128 miliar.

Angka tersebut pun disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Ia meminta penegasan kepada Siti terkait minimnya nilai pengembalian kerugian negara yang hanya mencapai Rp 0,5 triliun dari total Rp 19,8 triliun.

"Jadi dari 19,8 triliun nilai putusan, yang belum dieksekusi Rp 19,3 triliun? Jadi cuma Rp 0,5 triliun. Terus langkah selanjutnya apa?," tanya Sudin kepada Siti.

Siti kemudian menjawab pertanyaan tersebut dan menilai perlu adanya kerja sama dengan instansi lainnya, terutama di pengadilan negeri.

"Karena langkah eksekusi itu perintah eksekusinya juga dari pengadilan. Kami sedang terus berusaha untuk berkomunikasi Pak Ketua," ujar Siti.

Minta Jokowi instruksikan pengadilan

Lebih lanjut, Siti mengaku akan mendorong Gakkum untuk mempercepat kinerja pengembalian kerugian negara tersebut.

Mendengar jawaban tersebut, Sudin meminta agar Siti menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menginstruksikan pengadilan dan kepolisian dalam proses eksekusi hukuman denda.

"Kalau kita lihat kan ini cuma berapa persen. Makanya selama ini perambah itu seenaknya saja. Ini akan jadi perhatian Komisi IV ini itu angkanya Rp 19,8 triliun tapi yang belum tereksekusi Rp 19,3 triliun," imbuh Sudin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com