Silaturahmi Kapolri ke NU-Muhammadiyah, Anggota DPR: Tradisi Baik untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

Kompas.com - 01/02/2021, 13:11 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membangun tradisi yang baik dengan berkunjung ke markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah.

Menurut Arsul, kunjungan itu menunjukkan sikap Sigit yang siap mendengar aspirasi masyarakat.

"Tradisi silaturahmi seperti ini akan menumbuhkan kebiasaan bagus bahwa menjadi pejabat itu yang pertama perlu dimiliki adalah sikap kesediaan mendengar, bukan minta didengarkan," kata Arsul saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Dia berharap, apa yang dimulai Sigit bisa menjadi suatu kebiasaan yang dilembagakan bagi semua pejabat yang tugas dan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Bertemu Panglima TNI, Bahas Sinergisitas dan Soliditas

Selain bisa mendengar aspirasi masyarakat, kesempatan tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dan program yang akan dijalankan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudah-mudahan hal baik yang telah dimulai oleh Kapolri ini akan terus berlanjut, sehingga beliau mendapat masukan dan aspirasi langsung bukan sekedar melalui jajarannya saja," tutur Arsul.

Diberitakan, Listyo Sigit Prabowo menyambangi markas PBNU dan PP Muhammadiyah setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/1/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengajak agar semua elemen masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama itu yakni dengan penguatan sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat.

"Tadi kita diberikan akses sampai ke cabang untuk bisa bersinergi, jadi kapolsek dengan pengurus NU cabang, kemudian kapolres dengan pengurus NU di atasnya, sampai dengan polda, dan kami Kapolri bersinergi dengan pimpinan pusat PBNU Pak Kiai Said Aqil,” ujar Sigit di Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: PP Muhammadiyah Dukung Program Kapolri Listyo Sigit soal Moderasi Beragama

Sementara itu, saat bertemu dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Sigit menyatakan, penerapan moderasi beragama dapat berfungsi untuk mengatasi masyarakat yang terpapar paham radikal dan intoleran dengan menggunakan pendekatan yang lunak.

"Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras)," terang Sigit, Jumat (29/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Ini Alasan Hakim Memvonis Bebas Mandor Renovasi Gedung Kejagung

Nasional
Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Soal Aturan Makan 20 Menit, Tito: Terdengar Lucu, tetapi Beberapa Negara Sudah Berlakukan

Nasional
25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

25 Tahun Kudatuli: Peristiwa Mencekam di Kantor PDI

Nasional
Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Karut-marut Pencairan Insentif Tenaga Kesehatan di Tengah Pandemi

Nasional
Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Terbitkan Surat Edaran, KPK Minta Industri Jasa Keuangan Kendalikan Gratifikasi

Nasional
Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya Ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X