Silaturahmi Kapolri ke NU-Muhammadiyah, Anggota DPR: Tradisi Baik untuk Dengar Aspirasi Masyarakat

Kompas.com - 01/02/2021, 13:11 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membangun tradisi yang baik dengan berkunjung ke markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah.

Menurut Arsul, kunjungan itu menunjukkan sikap Sigit yang siap mendengar aspirasi masyarakat.

"Tradisi silaturahmi seperti ini akan menumbuhkan kebiasaan bagus bahwa menjadi pejabat itu yang pertama perlu dimiliki adalah sikap kesediaan mendengar, bukan minta didengarkan," kata Arsul saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Dia berharap, apa yang dimulai Sigit bisa menjadi suatu kebiasaan yang dilembagakan bagi semua pejabat yang tugas dan fungsinya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Bertemu Panglima TNI, Bahas Sinergisitas dan Soliditas

Selain bisa mendengar aspirasi masyarakat, kesempatan tersebut bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dan program yang akan dijalankan.

"Mudah-mudahan hal baik yang telah dimulai oleh Kapolri ini akan terus berlanjut, sehingga beliau mendapat masukan dan aspirasi langsung bukan sekedar melalui jajarannya saja," tutur Arsul.

Diberitakan, Listyo Sigit Prabowo menyambangi markas PBNU dan PP Muhammadiyah setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/1/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengajak agar semua elemen masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama itu yakni dengan penguatan sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat.

"Tadi kita diberikan akses sampai ke cabang untuk bisa bersinergi, jadi kapolsek dengan pengurus NU cabang, kemudian kapolres dengan pengurus NU di atasnya, sampai dengan polda, dan kami Kapolri bersinergi dengan pimpinan pusat PBNU Pak Kiai Said Aqil,” ujar Sigit di Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: PP Muhammadiyah Dukung Program Kapolri Listyo Sigit soal Moderasi Beragama

Sementara itu, saat bertemu dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Sigit menyatakan, penerapan moderasi beragama dapat berfungsi untuk mengatasi masyarakat yang terpapar paham radikal dan intoleran dengan menggunakan pendekatan yang lunak.

"Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras)," terang Sigit, Jumat (29/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

UPDATE 15 April: Tambah 74.583 Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 13.638.566

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X