IDI: Penambahan Tempat Tidur di RS Bukan Solusi untuk Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 01/02/2021, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengatakan, penambahan tempat tidur di rumah sakit (RS) tidak dapat menjadi solusi dalam mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Menurut Slamet, pihak RS juga harus mempertimbangkan kondisi pasien dengan penyakit lain. Jika jumlah tempat tidur untuk pasien Covid-19 ditambah, maka pasien lain justru tidak akan tertangani karena kapasitas RS penuh.

"Rumah sakit sudah enggak mungkin. Sudah overload. Kalau mau memperbanyak bed kasihan pasien yang non-covid enggak dapat tempat nanti," kata Slamet, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Fasilitas Kesehatan Terancam Kolaps, Satgas Singgung soal Disiplin Protokol Kesehatan

Slamet menuturkan, RS telah melakukan upaya optimal untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Ia juga menyebut rumah sakit di wilayah Jabodetabek sudah penuh.

"Tinggal sekarang harus mengurangi beban rumah sakit," kata Slamet.

Oleh sebab itu, Slamet merekomendasikan pada pemerintah untuk melibatkan dokter umum dalam penanganan kasus Covid-19.

Dengan demikian, beban rumah sakit untuk merawat pasien Covid-19 bisa berkurang.

"kemarin kita sudah mengusulkan bagi (pasien dengan gejala ringan) untuk (dirawat) di rumah saja dipantau oleh dokter-dokter umum," ucap Slamet.

Baca juga: IDI: Kalau Penularan Covid-19 Tak Terkontrol, Sistem Kesehatan Bisa Kolaps

Slamet menyarankan peran dokter umum dapat dilakukan lewat klinik pratama dan juga tempat praktik mandiri.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menanggapi pendapat ahli yang memperkirakan fasilitas kesehatan di Jawa dan Bali kolaps, jika kasus Covid-19 terus bertambah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat 'Restorative Justice'

Kabareskrim Sebut Kasus 40 Petani Sawit di Bengkulu Selesai lewat "Restorative Justice"

Nasional
Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Singgung 3 Provinsi Baru di Papua, MRP Nilai Istana Lakukan Politik Pecah Belah

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" pada Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode 'Omnibus Law'

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode "Omnibus Law"

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masiku Saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.