Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/02/2021, 12:35 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay menyambut baik pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengakui kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyakarat (PPKM) tidak efektif menekan penularan Covid-19.

Menurut Saleh, pernyataan tersebut menunjukkan Jokowi telah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada karena faktanya kasus Covid-19 masih terus bertambah.

"Walau terkesan terlambat, namun tetap patut disyukuri. Dengan pengakuan ini, presiden tentu sudah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada. Tentu harus dicarikan bagaimana solusinya," kata Saleh saat dihubungi, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, IAKMI Sarankan Penerapan Karantina Wilayah

Saleh berpendapat, PPKM sebetulnya memiliki tujuan yang baik, tetapi impelementasinya tidak efektif.

Ia mengatakan, interaksi antarorang tidak dapat berkurang drastis melalui kebijakan PPKM tersebut.

Ia mencontohkan, masih banyak kegiatan yang dihadiri oleh banyak orang sementara sanksi bagi para pelanggar juga belum ditegakkan.

"Kebijakannya baik, implementasinya kurang. Tidak tegas. Sanksinya tidak menimbulkan efek jera. Saya kira itu masalahnya," ujar Saleh.

Pria yang menjabat Ketua Fraksi PAN itu pun mengusulkan agar Pemerintah menerapkan lockdown yang berlaku pada akhir pekan mulai Jumat pukul 20.00 sampai dengan Senin pagi pukul 05.00.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Dengan demikian, ada 2 hari dan 3 malam di mana orang tidak keluar rumah yang diyakini dapat mencegah penyebaran virus dalam kurun waktu tersebut.

"LAP (lockdown akhir pekan) bisa menjadi kebijakan alternatif. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Setelah sebulan, bisa dievaluasi lagi untuk melihat dampaknya. Jika baik, bisa dilanjutkan. Jika tidak, bisa dicari alternatif kebijakan lainnya," kata dia.

Saleh menambahkan, Pemerintah harus berinovasi dalam perumusan kebijakan terkait penanganan Covid-19 dengan melibatkan para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Semua harus berkontribusi. Selain kampanye 3M dan 3T, semua harus juga terlibat mengajak orang lain. Sebab, kalau hanya sekelompok orang yang terlibat, diyakini tidak akan efektif," ujar Saleh.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengakui penerapan kebijakan PPKM yang berjalan apda 11-25 Januari 2021 belum efektif menekan laju penularan Covid-19.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Konsep Ulang PPKM, Selama Ini Tidak Berasa...

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

Ia mengatakan, implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasib Malang Ilham Wahyudi, Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir karena Namanya Mirip Tersangka KPK

Nasional
Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Ngotot Dorong Sistem Pemilu Tertutup, PDI-P: Banyak Pemimpin Lahir dari Rakyat Biasa

Nasional
Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Mendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Barang untuk Cegah Inflasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

[POPULER NASIONAL] Nasib Pencapresan Anies di Ujung Tanduk | Jaksa Tuding Pengacara Ferdy Sambo Tak Profesional

Nasional
Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 2 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Perlindungan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia

Nasional
Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.