Wapres: Kebijakan Subsidi Energi Harus Diperbaiki agar Tercipta Keadilan

Kompas.com - 01/02/2021, 12:06 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, kebijakan subsidi energi harus diperbaiki demi terciptanya keadilan.

Pasalnya, saat ini masyarakat miskin dan rentan masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap energi.

"Kebijakan subsidi energi di Indonesia harus diperbaiki kalau kita ingin tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional," kata Ma'ruf, saat memberi sambutan dalam acara Dies Natalis ke-5 dan Lustrum ke-1 Universitas Pertamina Tahun 2021 secara daring, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Wapres Minta Kebijakan Terkait Energi Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin

Ma'ruf mencontohkan ketimpangan energi yang terjadi. Menurutnya, masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik walaupun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99 persen.

Banyak rumah tangga miskin tidak mendapatkan akses meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Produktivitas SDM Indonesia Tertinggal di ASEAN, Wapres Minta Terus Dipacu

Khusus subsidi listrik, kata dia, upaya untuk mendorong keadilan telah dimulai sejak 2017. Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk kelompok daya 900 VA.

Menurut Ma'ruf, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari 26 persen sebelum 2017 menjadi 44 persen pada tahun 2018.

"Akan tetapi penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Pengelolaan Wakaf Uang Diproyeksikan untuk Kegiatan Sosial

Contoh lainnya, kata Ma'ruf, penggunaan energi untuk memasak. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG pada 2021.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat.

Kendati demikian, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar.

Ma'ruf mengatakan, ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," ucap dia.

Baca juga: Wapres Ajak Ulama Cari Solusi Atasi Penyebab Bencana Alam di Tanah Air

Ma'ruf menuturkan, dalam mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi, ia telah menugaskan kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi.

Kebijakan subsidi energi harus lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan pada saat yang sama mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah. Termasuk, memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan kebutuhan itu seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan industri, dan kemajuan pembanguan nasional.

"Persoalan energi sesungguhnya juga sangat terkait dengan persoalan kemiskinan," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Rekor Penambahan Kasus Covid-19, Varian Baru Tersebar di 14 Provinsi

Nasional
Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Perjalanan Kasus Tes Usap RS Ummi yang Libatkan Rizieq Shihab hingga Vonis Menjelang

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19 dan Wanti-wanti Jokowi soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Menanti Vonis Rizieq Shihab, Ini Putusan Hakim dalam Dua Perkara Sebelumnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

[POPULER NASIONAL] Menkes Sebut Pentingnya Kontrol Pandemi | Varian Delta Menular saat Berpapasan?

Nasional
Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Indonesia Desak Negara Anggota Gerakan Non-Blok Cari Solusi untuk Palestina

Nasional
Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X