Jika Kasus Covid-19 Tak Kunjung Turun, IDI: Jalan Terakhir PSBB Superketat

Kompas.com - 01/02/2021, 11:50 WIB
Anggota Unit Satwa K9 Polda Bali melakukan patroli pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/1/2021). Pemerintah Provinsi Bali memperketat PPKM jilid 2 dengan memajukan pembatasan jam operasional dari pukul 21.00 WITA menjadi pukul 20.00 WITA mulai Selasa (26/1/2021) hingga Senin (8/2/2021) mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

Nyoman Hendra WibowoAnggota Unit Satwa K9 Polda Bali melakukan patroli pada masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Rabu (27/1/2021). Pemerintah Provinsi Bali memperketat PPKM jilid 2 dengan memajukan pembatasan jam operasional dari pukul 21.00 WITA menjadi pukul 20.00 WITA mulai Selasa (26/1/2021) hingga Senin (8/2/2021) mendatang. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat jika tidak terjadi penurunan angka infeksi corona di Indonesia.

Saat ini, PB IDI masih terus melihat dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap kedua yang berlangsung pada 26 Januari lalu hingga 8 Februari mendatang.

Jika PPKM tahap kedua tidak juga menurunkan jumlah infeksi baru dan kasus kematian akibat Covid-19 maka solusinya adalah PSBB ketat.

"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021), melalui sambungan telefon.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Konsep Ulang PPKM, Selama Ini Tidak Berasa...

Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," tambah Slamet.

Jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, Slamet menyarankan PSBB ketat mesti dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Meski begitu, ia menyebut bahwa risiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi. Namun, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Diketahui Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Hal itu disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19.

"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak," terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021) kemarin.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.