Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/02/2021, 11:50 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat jika tidak terjadi penurunan angka infeksi corona di Indonesia.

Saat ini, PB IDI masih terus melihat dan akan melakukan evaluasi terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tahap kedua yang berlangsung pada 26 Januari lalu hingga 8 Februari mendatang.

Jika PPKM tahap kedua tidak juga menurunkan jumlah infeksi baru dan kasus kematian akibat Covid-19 maka solusinya adalah PSBB ketat.

"Jalan terakhir ya PSBB superketat. Mobilisasi masyarakat disetop. Enggak ada jalan lagi, apa lagi jalannya? Vaksin (untuk masyarakat) belum tersedia," katanya saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/2/2021), melalui sambungan telefon.

Baca juga: Pimpinan Komisi IX: Konsep Ulang PPKM, Selama Ini Tidak Berasa...

Lebih lanjut, Slamet juga mengatakan bahwa ketentuan swab PCR tidak menjamin seseorang tidak terjangkit virus corona dalam sebuah perjalanan.

Sebab, jika swab PCR dilakukan hari ini, dan hasilnya negatif, seseorang masih bisa terinfeksi virus corona keesokan harinya.

"Ini kan penyakit kerumunan, penyakit mobilitas. Kalau itu (mobilitas) dihentikan, otomatis (jumlah penyebaran Covid-19) turun. Simple-nya begitu," tambah Slamet.

Jika angka kematian dan infeksi Covid-19 masih tinggi, Slamet menyarankan PSBB ketat mesti dilakukan setidaknya selama satu bulan.

Meski begitu, ia menyebut bahwa risiko terbesarnya ada pada sektor ekonomi. Namun, tidak ada jalan lain lagi untuk benar-benar menekan laju pertambahan kasus kematian dan infeksi baru virus corona.

"Tinggal Presiden mau memilih yang mana. Kalau mau menurunkan (angka kematian dan infeksi covid-19) betul-betul turun, risikonya ekonomi," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Akui PPKM Tak Efektif Tekan Penularan Covid-19

Diketahui Presiden Joko Widodo mengakui bahwa pelaksanaan PPKM belum mampu menekan laju penularan Covid-19. Hal itu disebabkan oleh implementasi kebijakan tersebut belum dilaksanakan secara konsisten.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempermasalahkan jika ekonomi turun pada masa PPKM ini asalkan diiringi oleh penurunan kasus Covid-19.

"Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun, ekonomi turun, ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa (ekonomi turun), asal Covid-nya juga turun. Tapi, ini kan enggak," terang Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021) kemarin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantah Beri Lukas Ubi Busuk, KPK Tunjukkan Foto Menu Makan di Rutan

Bantah Beri Lukas Ubi Busuk, KPK Tunjukkan Foto Menu Makan di Rutan

Nasional
Yusril Sebut Keinginannya Jadi Capres Belum Surut Sejak 20 Tahun Lalu

Yusril Sebut Keinginannya Jadi Capres Belum Surut Sejak 20 Tahun Lalu

Nasional
PKS Yakin Anies Lanjutkan Program Terbaik Jokowi: Apalagi IKN

PKS Yakin Anies Lanjutkan Program Terbaik Jokowi: Apalagi IKN

Nasional
Ketika Politikus Demokrat Curiga Ada Motif Politik di Balik Mahfud Ungkap Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Ketika Politikus Demokrat Curiga Ada Motif Politik di Balik Mahfud Ungkap Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Setelah Golkar, PBB Berencana Datangi PAN, Nasdem, dan Gerindra

Setelah Golkar, PBB Berencana Datangi PAN, Nasdem, dan Gerindra

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Setelah Selesaikan Kunker di Papua

Jokowi Kembali ke Jakarta Setelah Selesaikan Kunker di Papua

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus Renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta

Nasional
PSHK Desak Guntur Hamzah Mundur demi Jaga Marwah MK

PSHK Desak Guntur Hamzah Mundur demi Jaga Marwah MK

Nasional
Libur Nyepi, Korlantas Terapkan Contraflow di Tol Japek Malam Ini

Libur Nyepi, Korlantas Terapkan Contraflow di Tol Japek Malam Ini

Nasional
Disinggung Duet dengan Yusril di Pilpres 2024, Airlangga: Kalau Datang Berarti Cocok

Disinggung Duet dengan Yusril di Pilpres 2024, Airlangga: Kalau Datang Berarti Cocok

Nasional
Survei Indo Barometer: Prabowo Unggul 'Head to Head' atas Ganjar dan Anies

Survei Indo Barometer: Prabowo Unggul "Head to Head" atas Ganjar dan Anies

Nasional
Airlangga Sebut Yusril Dekat dengan Golkar Sejak Zaman Pak Harto: Terbuka Kerja Sama

Airlangga Sebut Yusril Dekat dengan Golkar Sejak Zaman Pak Harto: Terbuka Kerja Sama

Nasional
Jokowi Cek 'Food Estate' di Keerom Papua, Bakal Panen Perdana Juni 2023

Jokowi Cek "Food Estate" di Keerom Papua, Bakal Panen Perdana Juni 2023

Nasional
Tanggapi Sindiran Hasto ke Anies, Nasdem: Benci Tak Boleh Mendarah Daging

Tanggapi Sindiran Hasto ke Anies, Nasdem: Benci Tak Boleh Mendarah Daging

Nasional
PPP Gorontalo Deklarasi Sandiaga Jadi Capres, Sekjen: Seluruh Warga Negara Berhak Dipilih dan Memilih

PPP Gorontalo Deklarasi Sandiaga Jadi Capres, Sekjen: Seluruh Warga Negara Berhak Dipilih dan Memilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke