Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Para Tenaga Layanan Publik Termasuk TNI-Polri Divaksin Covid-19 Maret 2021

Kompas.com - 30/01/2021, 15:03 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan para tenaga layanan publik termasuk TNI dan Polri disuntik vaksin Covid-19 mulai awal Maret 2021.

Budi mengatakan, vaksinasi terhadap tenaga layanan publik akan dilakukan setelah 1,5 juta orang tenaga kesehatan rampung divaksin pada akhir Februari.

"Sesudah tenaga kesehatan 1,5 juta orang pada akhir Februari, kita akan masuk ke tenaga layanan publik termasuk TNI dan Polri masuk di kategori ini. Jadi diharapkan mulai awal Maret kita sudah bisa melakukan suntikan untuk tenaga layanan publik," kata Budi dalam webinar bertajuk "Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit", Sabtu (30/1/2021).

Budi berharap proses vaksinasi tersebut dapat rampung selama 1-1,5 bulan.

Baca juga: Menkes Targetkan Vaksinasi bagi Semua Penduduk Indonesia Dimulai Akhir April

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.
Ia mengatakan, setelah para tenaga layanan publik selesai menerima vaksin, akan dilanjutkan dengan vaksinasi bagi semua penduduk Indonesia pada akhir April.

"Diharapkan di akhir April kita bisa membuka terhadap seluruh penduduk Indonesia untuk dilakukan vaksinasi," ujarnya.

Budi menjelaskan, program vaksinasi harus cepat dilaksanakan karena hingga saat ini belum diketahui berapa lama kekebalan vaksin tersebut.

Terlebih lagi, kata dia, uji klinis tahap tiga vaksin Pfizer, AstraZeneca, dan Sinovac belum sepenuhnya rampung serta harus mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

"Sehingga, kita enggak tahu apakah ini seperti vaksin meningitis waktu naik haji dan umrah yang bisa bertahan dua tahun atau seperti vaksin hepatitis lebih lama jangka kekebalannya, atau vaksin influenza sekitar 12 bulan," ucapnya.

Baca juga: Satgas: GeNose untuk Screening, Tak Bisa Gantikan PCR Diagnosis Covid-19

Budi mengingatkan, vaksin Covid-19 bukan untuk melindunginya diri sendiri, tetapi untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

"70 persen dari rakyat Indonesia di atas usia 18 tahun diharapkan memiliki kekebalan karena disuntik vaksin sehingga virus tidak menular ke orang-orang lain, dengan demikian laju penularan virus dapat dikurangi," pungkasnya.

Kasus aktif adalah pasien positif Covid-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Jumlahnya diketahui dari pengurangan jumlah total pasien terinfeksi Covid-19 dengan jumlah total pasien sembuh dan meninggal dunia.

Data Satgas menunjukkan, total kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini mencapai 1.051.795.

Jumlah tersebut didapatkan setelah ada penambahan kasus sebanyak 13.802.

Sementara itu, jumlah total kasus sembuh terdapat 852.260 setelah bertambah 10.138 orang dan jumlah total meninggal dunia sebanyak 29.518 setelah bertambah 187 orang.

Adapun saat ini sudah sebanyak 510 kabupaten/kota di 34 provinsi yang terpapar Covid-19 dari 514.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com