Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Targetkan Vaksinasi bagi Semua Penduduk Indonesia Dimulai Akhir April

Kompas.com - 30/01/2021, 12:32 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi bagi kelompok masyarakat ditargetkan dapat dilaksanakan pada April 2021.

Vaksinasi tersebut dilaksanakan setelah vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan tenaga layanan publik selesai.

Adapun vaksinasi bagi 1,5 juta tenaga kesehatan ditargetkan selesai pada Februari 2021. Sementara itu, vaksinasi bagi tenaga layanan publik dan TNI/Polri yang akan dilaksanakan selanjutnya diharapkan selesai dalam kurun 1-1,5 bulan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membuka vaksinasi bagi semua penduduk Indonesia mulai akhir April 2021.

"Satu bulan atau satu setengah bulan setelah pelayanan publik dimulai, diharapkan di akhir April kita bisa membuka terhadap seluruh penduduk Indonesia untuk dilakukan vaksinasi," ujar Budi dalam webinar bertajuk "Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit", Sabtu (30/1/2021).

Ia mengatakan, pihaknya harus cepat dalam melakukan program vaksinasi tersebut. Sebab, vaksin tersebut belum diketahui akan bertahan berapa lama.

Baca juga: Menlu Retno: Hentikan Politisasi dan Nasionalisme Vaksin Covid-19

"Kenapa perlu cepat? Karena sampai sekarang kita belum tahu vaksin ini kekebalannya bertahan berapa lama, apakah ini seperti vaksin meningitis kalau kita naik haji dan umrah yang bisa bertahan dua tahun atau seperti vaksin hepatitis lebih lama kekebalannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, pemerintah fokus menyukseskan program vaksinasi sesuai target 70 persen masyarakat Indonesia dengan usia di atas 18 tahun.

Ia mengingatkan, vaksin Covid-19 bukan untuk melindunginya diri sendiri, tetapi untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.

"70 persen dari rakyat Indonesia.di atas usia 18 tahun diharapkan memiliki kekebalan karena disuntik vaksin sehingga virus tidak menular ke orang-orang lain, dengan demikian laju penularan virus dapat dikurangi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com