Safari Kapolri, Jalin Silaturahmi ke PBNU dan Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyambangi markas Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah seusai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (27/1/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Sigit mengajak agar semua elemen masyarakat dapat saling bekerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk kerja sama itu yakni dengan penguatan sinergi antara kepolisian dan elemen masyarakat. 

"Tadi kita diberikan akses sampai ke cabang untuk bisa bersinergi, jadi kapolsek dengan pengurus NU cabang, kemudian kapolres dengan pengurus NU di atasnya, sampai dengan polda, dan kami Kapolri bersinergi dengan pimpinan pusat PBNU Pak Kiai Said Aqil,” ujar Sigit di Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021).

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan kepolisian.

"Kita perkuat kerja sama kita, kita tingkatkan kerja sama kita demi merawat, mengawal, menjaga keutuhan, kekuatan NKRI," kata Said.

Baca juga: Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Sementara itu, saat bertemu dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Sigit menyatakan, penerapan moderasi beragama dapat berfungsi untuk mengatasi masyarakat yang terpapar paham radikal dan intoleran dengan menggunakan pendekatan yang lunak.

"Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras)," terang Sigit, Jumat (29/1/2021).

Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah mendukung program Sigit soal moderasi beragama.

"Muhammadiyah mendukung program-program Pak Kapolri, terutama program yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi Pak Kapolri tadi menerangkan bahwa moderasi itu merupakan program yang akan beliau kembangkan," ujar Mu'ti, dikutip dari Antara.

Abdul Mu'ti melanjutkan, PP Muhammadiyah juga mendukung komitmen Sigit tentang pendekatan humanis dan merakyat dalam menangani serta mengatasi persoalan.

"Kami bahkan tadi mengusulkan tagline baru untuk Kapolri, yaitu Polisi Sahabat Umat," tambah dia.

Baca juga: Bertemu Kapolri Listyo Sigit, PP Muhammadiyah: Polri Sudah Dianggap sebagai Keluarga

Keluarga nahdliyin cabang nasrani

Saat safarinya ke PBNU, Sigit bercerita ketika dirinya diakui sebagai warga NU atau nahdliyin.

Sigit waktu itu masih menjabat sebagai Kapolres Pati. Ia mengaku, Kiai Happy Irianto Setiawan merupakan tokoh NU yang paling sering mendampinginya.

"Beliau mengobrol, kemudian beliau sampaikan, ‘Pak Sigit, jenengan (Anda) ini sudah jadi warga NU’,” ujar Sigit.

Waktu berjalan, Sigit pun bertanya-tanya apakah "status keanggotaannya" sebagai warga NU masih berlaku.

Pertanyaan Sigit itu pun terjawab saat ia menjabat sebagai Kapolda Banten. Sigit bertemu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Sigit bertanya kepada Ma'ruf yang saat itu masih menjabat sebagai Rais Aam PBNU. Ia menanyakan apakah dirinya masih menjadi nahdliyin.

Baca juga: PP Muhammadiyah Dukung Program Kapolri Listyo Sigit soal Moderasi Beragama

"Kata beliau menegaskan lagi bahwa 'Betul, Pak Kapolda adalah warga nahdliyin cabang Nasrani'," tutur Sigit yang disusul gelak tawa dan tepuk tangan hadirin.

"Jadi itu Pak, makanya mohon izin, saya berani menyampaikan bahwa sore hari ini kita silaturahmi sesama warga nahdliyin," sambung dia.

ANTARAFOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) berpamitan kepada Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti (kanan) usai bersilaturahmi di Kantor Pusat PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/1/2021). Silaturahmi tersebut dalam rangka menjaga sinergitas dan soliditas yang selama ini sudah terjalin antara Polri dan Muhammadiyah. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

Polri sudah dianggap keluarga Muhammadiyah

Sementara itu, saat menyampaikan pesan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada Sigit, Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah telah menganggap Polri sebagai keluarga Muhammadiyah.

"Tadi Pak Ketua Umum, Pak Haedar Nashir menyampaikan bahwa Muhammadiyah sudah menganggap Polri ini sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah,” ujar Mu'ti, dikutip melalui siaran di akun YouTube Kompas TV, Jumat.

Kendati demikian, Mu'ti menyampaikan bahwa Kapolri tidak perlu menjadi anggota Muhammadiyah lantaran harus membayar iuran.