Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2021, 19:30 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara.

Retno mengatakan, dunia bisa kembali pulih jika seluruh negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi.

"Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia. Kita akan pulih dan menjadi lebih kuat jika bersama-sama," kata Retno, dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF), Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Menlu: 95 Persen Vaksin Covid-19 Sudah Diorder Negara Maju

Menurut Retno, negara-negara Covax Advanced Market Commitment (AMC) atau AMC-92 telah mendiskusikan isu keadilan dan kesetaraan akses vaksin Covid-19.

AMC-92 merupakan negara berpenghasilan menengah dan rendah yang akan dibantu Covax untuk mendapatkan vaksin gratis.

Indonesia bersama Etiopia terpilih sebagai co-chairs mewakili negara penerima vaksin gratis, sementara Kanada terpilih sebagai co-chairs mewakili negara donor.

Retno menuturkan, ada beberapa isu utama terhadap terselenggaranya akses vaksin yang adil dan merata bagi negara-negara. Di antaranya, ada negara-negara yang melakukan nasionalisasi vaksin.

"Dalam beberapa hari belakangan saya baca banyak berita bahwa nasionalisasi vaksin masih terjadi. Kalau ini terus berlanjut, ini akan membahayakan kerja sama vaksin multilateral," tutur Retno.

Baca juga: Pimpin Pertemuan Covax-AMC, Menlu Retno Tegaskan Ketersediaan Vaksin Covid-19

Selain itu, Retno juga menyinggung soal kesiapan infrastruktur negara-negara berkembang penerima vaksin Covid-19 gratis. Sebab, vaksin membutuhkan penanganan khusus.

"Ini bukan perkara mudah. Karena kebanyakan vaksin yang akan didistribusikan ke negara-negara AMC-92 membutuhkan ultra cold chain," tutur dia.

"Pertanyaannya adalah, apakah negara-negara tersebut memiliki infrastruktur tersebut? Juga ada isu regulasi yang jadi tantangan lain bagi negara AMC-92," ujar Retno.

Selain itu, Retno menyampaikan apresiasi kepada Covax, Gavi, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memfasilitasi kerja sama multilateral pengadaan vaksin Covid-19 bagi negara-negara berkembang.

Ia mengatakan, vaksin Covid-19 merupakan isu kemanusiaan. Ia berharap kerja sama antarnegara diperkuat.

"Saya minta untuk berhenti politisasi vaksin, berhenti nasionalisasi vaksin, kita harus terus mengingatkan diri kita bahwa vaksin adalah isu kemanusiaan. Vaksin bukan isu politis. Saya berharap kerja sama multilateral pengadaan vaksin ini berjalan lancar," tegas Retno.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Cerita Alam Ganjar soal 'Privilege' dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Cerita Alam Ganjar soal "Privilege" dan Godaan Jadi Anak Pejabat

Nasional
Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Kampanye di Lampung, Anies Berikan Nama Adil untuk Anak Sapi

Nasional
PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

PDI-P Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Said Beberkan 4 Alasannya

Nasional
Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Minta Realisasi Investasi di Luar Jawa Ditingkatkan, Jokowi: Masa 16.999 Pulau Hanya 52 Persen

Nasional
Dorong Kinerja Perusahaan, Dirut PTBA Raih Penghargaan The Best CEO in Beyond Coal

Dorong Kinerja Perusahaan, Dirut PTBA Raih Penghargaan The Best CEO in Beyond Coal

Nasional
Ramai-ramai Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden: Sekjen PDI-P hingga Cak Imin

Ramai-ramai Tolak Wacana Penunjukan Gubernur Jakarta oleh Presiden: Sekjen PDI-P hingga Cak Imin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com