Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Kapolri Listyo Sigit, PP Muhammadiyah: Polri Sudah Dianggap sebagai Keluarga

Kompas.com - 29/01/2021, 19:19 WIB
Devina Halim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, Polri telah dianggap sebagai keluarga oleh organisasi yang ia pimpin itu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers seusai bertemu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jumat (29/1/2021).

“Tadi Pak Ketua Umum, Pak Haedar Nashir menyampaikan bahwa Muhammadiyah sudah menganggap Polri ini sebagai bagian dari keluarga Muhammadiyah,” ujar Mu'ti, dikutip melalui siaran di akun Youtube Kompas TV, Jumat.

Baca juga: Setelah ke PBNU, Kapolri Listyo Sigit Kunjungi PP Muhammadiyah

“Dan kami memang menyampaikan, Pak Kapolri tidak perlu menjadi anggota Muhammadiyah karena untuk menjadi anggota Muhammadiyah harus bayar iuran,” sambung Mu'ti sambil berkelakar.

Menurut Mu'ti, Muhammadiyah mendukung program-program Sigit, khususnya terkait moderasi dan pendekatan yang humanis serta lebih merakyat.

“Tadi kami sempat mengusulkan satu tagline baru untuk kapolri yaitu "Polisi Sahabat Umat’,” tuturnya.

Baca juga: Cerita Kapolri Listyo Sigit ketika Diakui sebagai Warga NU

Dalam kesempatan itu, Sigit mengungkapkan sejumlah hal yang dibahas bersama pimpinan Muhammadiyah.

Salah satunya, terkait penerapan pemahaman moderasi beragama untuk menangani mereka yang terpapar ajaran tertentu.

Kemudian, Polri juga ingin bekerja sama dalam rangka penanganan Covid-19.

“Kami ingin bekerja sama dengan PP Muhammadiyah bagaimana ke depan kita bisa memberikan edukasi terkait dengan penegakan aturan masalah protokol kesehatan,” ungkap Sigit.

Baca juga: Kapolri: Kalau Ada Polisi Tak Mau Bertemu Warga NU, Berarti Tidak Menghormati Saya

Pertemuan ini merupakan agenda kedua Sigit setelah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (27/1/2021).

Sebelumnya, pada Kamis (29/1/2021), Sigit telah mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sigit menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada 1 Februari 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com