Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Ungkap Kapasitas Cold Chain untuk Vaksin Covid-19 di Sejumlah Daerah Tak Mencukupi

Kompas.com - 29/01/2021, 13:05 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkap, masih ada sejumlah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Salah satu kendala itu, misalnya, kapasitas cold chain atau rantai dingin yang tidak mencukupi di sejumlah daerah.

Adapun cold chain merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam proses distribusi vaksin untuk menjaga kualitas vaksin.

"Kapasitas cold chain di beberapa daerah tidak mencukupi dalam penyimpanan vaksin karena beberapa vaksin non Covid-19 yang terhambat pelayanannya selama pandemi ini," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).

Untuk mengatasi kendala ini, kata Wiku, Kementerian Kesehatan tengah berupaya memperbaiki sinkronisasi data logistik vaksinasi.

"Agar (vaksin) dapat terdistribusikan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Vaksin Lemah Bisa Picu Munculnya Mutasi Virus Berbahaya, Kok Bisa?

Selain ketersedian cold chain, kendala lain yang muncul yakni adanya tenaga kesehatan yang tak datang ke tempat vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Padahal, pada tahap pertama, vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat.

Merujuk sebuah penelitian, kata Wiku, tenaga kesehatan memiliki risiko tertular virus corona 3 kali lebih besar dibandingkan masyarakat umum, meskipun mereka tinggal di negara dengan kualitas penanganan pandemi Covid-19 yang baik.

Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan vaksinasi tahap pertama kepada para tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Wiku meminta para tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi Covid-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya imbau kepada rekan-rekan tenaga kesehatan untuk bisa menerima vaksin sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, mengingat vaksin ini diberikan untuk mencegah potensi penularan, juga sebagai bentuk perlindungan diri dan rekan-rekan sekalian," katanya.

Baca juga: Warga Tak Percaya Vaksin, Gubernur Murad: Mereka Tanya Musisi dan Arsitek Tak Kompeten

Meski masih menemui sejumlah kendala, Wiku optimistis vaksinasi dapat dilaksanakan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan.

Satgas Penanganan Covid-19 terus berkoordinasi dengan Satgas dan pemerintah di daerah untuk memastikan agar program ini berjalan dengan lancar.

"Oleh karena itu kami meminta kerja sama dari seluruh pihak baik itu pimpinan daerah dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program vaksinasi ini. Penting untuk diingat, herd immunity dapat tercapai apabila 60-70 persen populasi sudah divaksin," kata dia.

Adapun program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntik vaksin. Saat ini, vaksinasi terus dilanjutkan ke berbagai penjuru Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com