Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Usul Pemerintah Manfaatkan Dokter Umum dan Klinik untuk Tangani Pasien Covid-19

Kompas.com - 29/01/2021, 11:09 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mendukung kebijakan pemerintah yang mengizinkan semua rumah sakit untuk bisa melayani pasien Covid-19.

Akan tetapi, ia mengingatkan juga tetap ada potensi beban rumah sakit penuh akibat terus bertambahnya pasien meskipun pemeritah memperluas rumah sakit untuk melayani pasien Covid-19.

Untuk itu, Slamet menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan dokter umum maupun klinik-klinik yang ada untuk penanganan awal pasien Covid-19.

Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan agar orang yang merasakan gejala Covid-19 tidak langsung ke rumah sakit.

“Memanfaatkan puluhan ribu dokter umum maupun klinik-klinik itu belum dimanfaatkan, yang dimanfaatkan kan baru puskesmas,” kata Slamet kepada Kompas.com, Kamis (29/1/2021).

“Beban rumah sakit harus dikurangi dengan cara bagi pasien-pasien yang ringan cukup di rumah saja, diperiksa oleh dokter umum di sekitarnya, diberi insentif dokter umumnya,” ucap dia.

Baca juga: Wagub Banten Ingatkan Warga, Keterisian Rumah Sakit di Banten Sudah 90 Persen

Slamet menjelaskan bahwa saat ini puskesmas pun sudah tidak mampu menangani banyaknya pasien Covid-19.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melibatkan dokter dan klinik untuk penanganan awal guna menghindari perburukan seperti yang dilakukan di London, Inggris.

Pelibatan dokter dan klinik, kata Slamet, juga harus diimbangi suplai obat anti virus misalya avigan.

“Kayak di London, sekeluarga setiap hari dipantau, baik telfon, baik datang, kasih oksigen, kasih obat, sekarang kan banyak pasien meninggal karena nggak dapat rumah sakit,” kata Slamet.

“Obat-obatan ini kan menyelamatkan nyawa kayak immunoglobulin, plasma konvalasen itu kan sulit didapat, itu pemerintah juga harus menyediakan,” kata dia.

Lebih lanjut, Slamet mengapresiasi langkah pemerintah yang berusaha memperbanyak rumah sakit untuk membuka pelayanan bagi pasien Covid-19.

Namun, Slamet mengingatkan pemerintah untuk juga mempersiapkan pembiayaan dengan baik terutama untuk fasilitas hingga sumber daya manusianya.

Baca juga: Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

“Kami menyampaikan apresiasi atas usaha pemerintah untuk memperluas bed (tempat tidur) untuk pasien Covid, tapi perluasan bed Covid itu kan membutuhkan fasilitas, sarana dan SDM yang tidak mudah,” kata Slamet.

“Pembiayaan pemerintah juga harus cukup, mengingat sekarang ini klaim Covid rumah sakit hampir semuanya macet atau terhambat,” ucap dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com