Kompas.com - 29/01/2021, 10:59 WIB
Penampilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermain tiktok bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara Mata Najwa, Rabu (19/2/2020) kemarin. Humas Pemprov JabarPenampilan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bermain tiktok bersama Gubernur DKI Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di acara Mata Najwa, Rabu (19/2/2020) kemarin.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, gelaran pilkada serentak pada 2024 bisa membuat calon presiden potensial dari kepala daerah kehilangan momentum.

Sebab, pilkada serentak di tahun tersebut akan berbarengan dengan pemilihan presiden.

Sementara, sejumlah nama yang belakangan masuk bursa calon presiden, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyelesaikan masa jabatannya pada 2022 dan 2023.

Baca juga: Mengurai Polemik Pilkada Serentak, Perbedaan UU Pilkada dan Draf RUU Pemilu

"Anggap Anies 2022 selesai, lalu baru dilaksanakan Pilkada Serentak 2024, itu momentumnya akan susah lagi didapat. Kalau momentum susah didapat, maka karier politik akan sulit dikejarnya," kata Hendri saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Ia mengatakan, dalam politik, kekuasaan atau kemenangan merupakan tujuan akhir.

Menurut Hendri, pro dan kontra antarpartai soal revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bisa juga dilihat sebagai bagian dari upaya meraih atau mempertahankan kekuasaan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu agenda revisi UU Pemilu adalah mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023.

Baca juga: PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Dengan demikian, akan ada perubahan pada UU Pilkada yang menjadwalkan pemungutan suara pilkada serentak pada November 2024.

"Dalam politik, kekuasaan atau kemenangan adalah tujuan akhir. Maka ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan dari petahana," ucap Hendri.

"Yang dirugikan tidak hanya Anies, ada Khofifah dan Ridwan Kamil," kata dia.

Hendri sendiri berpendapat lebih baik jadwal pilkada serentak dikembalikan menjadi 2022 dan 2023.

Baca juga: PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Partai Demokrat Berduka, Eks Mensesneg Sudi Silalahi Tutup Usia

Nasional
Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Mendagri Lantik Suhajar Diantoro Jadi Pelaksana Tugas Sekjen Kemendari

Nasional
Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Deretan Alutsista dan Teknologi Canggih yang Didambakan TNI AU

Nasional
TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

TNI AL Gelar Latihan Besar Operasi Amfibi, Libatkan 9.539 Personel hingga 33 KRI

Nasional
SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

SBY Akan Hadiri Pemakaman Sudi Silalahi di TMP Kalibata Nanti Siang

Nasional
Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Luhut Ungkap Modus Bar Siasati Protokol Kesehatan: Pengunjung Tak Boleh Ambil Foto

Nasional
Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Siapkan Perlindungan, LPSK Minta Korban Kekerasan Seksual Berani Bersuara

Nasional
Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Wanti-wanti Jokowi soal Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Jokowi Minta Harga Tes PCR Jadi Rp 300.000, Ini Langkah Kemenkes

Nasional
Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Selasa Ini, PN Jaksel Gelar Sidang Pemeriksaan Saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Profil Sudi Silalahi, Orang Dekat SBY sejak Pemerintahan Megawati

Nasional
Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Pemerintah Sering Minta Hapus Konten ke Google, Ini Respons Kemenkominfo

Nasional
4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

4.240.479 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Kedatangan Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Sudi Silalahi Akan Dimakamkan di TMP Kalibata

Nasional
Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Polemik Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat hingga Jokowi Minta Harga Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.