Covid-19 Klaster Keluarga Masih Ada, Satgas Sebut Perlu Pemantauan hingga RT-RW

Kompas.com - 29/01/2021, 09:35 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat memberi keterangan pers mengenai perkembangan penanganan Covid-19, yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020). covid19.go.idJuru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, saat memberi keterangan pers mengenai perkembangan penanganan Covid-19, yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Kamis (5/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, penting dilakukan monitoring dan evaluasi penanganan Covid-19 hingga ke tingkat terbawah.

Pemantauan dapat dilakukan dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan terkecil melalui posko Covid-19 yang dibentuk di tingkat RT dan RW.

"Pemerintah menyadari pentingnya pemantauan penanganan pandemi Covid-19 ini yang sensitif menyentuh sampai dengan tingkatan mikro, yaitu RT/RW," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Karantina Tingkat RT/RW, Satgas Aktifkan Kembali Posko Covid-19

Wiku menyampaikan, hingga saat ini klaster Covid-19 masih bermunculan di lingkungan  keluarga, perkantoran, industri, maupun komunitas.

Hal ini mencerminkan bahwa pemantauan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan perlu ditingkatkan secara lebih intensif.

Oleh karenanya, dengan sifat gotong royong yang dimiliki masyarakat Indonesia, kata Wiku, posko Covid-19 di tingkat RT dan RW efektif untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Menyadari potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan bermodalkan gotong-royong, maka pos komando yang terdiri dari berbagai unsur seperti BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, maupun elemen masyarakat akan menjadi perpanjangan tangan Sagas di daerah yang sebelumnya sudah terbentuk," ujar Wiku.

Baca juga: Jokowi Klaim Pandemi Terkendali Saat Angka Kematian Tinggi, IDI Pertanyakan Parameternya

Wiku menyebut posko penanganan bencana di tingkat RT dam RW bukan hal baru. Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu dibentuk posko serupa untuk menangani  gempa di Sulawesi Barat.

Melalui posko tersebut, tim tanggap darurat dari berbagai elemen melakukan mitigasi pasca bencana.

Di saat bersamaan, mereka juga memperhatikan pengendalian penularan Covid-19 di lingkungan tersebut.

"Pada prinsipnya kita adalah bangsa unggul yang mampu manfaatkan dengan baik aset bangsa yaitu masy dengan nilai-nilai kegotongroyongannya," kata Wiku.

Baca juga: Kasus Covid-19 Capai 1 Juta, Jokowi Minta Karantina Wilayah hingga RT/RW

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

UPDATE: Bertambah 130, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.815

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Novel Baswedan Sebut Kapolri Punya Kesungguhan Berantas Korupsi

Nasional
Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Baru Capai 68,6 Persen

Nasional
Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Pemerintah Konsentrasi pada Nataru Sebelum Putuskan Soal Umrah

Nasional
KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

KPK Beri Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi, dari Kepala Desa hingga Dirut Pasar Jaya

Nasional
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Kejaksaan ke Rapat Paripurna

Nasional
Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Ditjen HAM Sebut Ada 1.500 Aduan Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sepanjang Tahun 2021

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

KSAL: Armada RI Harus Dilengkapi Kapal Perang yang Mumpuni dan Modern

Nasional
Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Rasamala Aritonang Tolak Tawaran Jadi ASN Polri, Ini Alasannya

Nasional
KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.