Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Kompas.com - 28/01/2021, 18:05 WIB
Sejumlah tenaga kesehatan meneriakan yel-yel sebelum melakukan pergantian jadwal perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia.  ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATSejumlah tenaga kesehatan meneriakan yel-yel sebelum melakukan pergantian jadwal perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto mengapresiasi langkah pemerintah yang berusaha memperbanyak rumah sakit untuk membuka pelayanan bagi pasien Covid-19.

Kendati demikian, Slamet mengingatkan pemerintah untuk juga mempersiapkan pembiayaan dengan baik terutama untuk fasilitas hingga sumber daya manusianya.

“Kami menyampaikan apresiasi atas usaha pemerintah untuk memperluas bed (tempat tidur) untuk pasien Covid, tapi perluasan bed Covid itu kan membutuhkan fasilitas, sarana dan SDM yang tidak mudah,” kata Slamet saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/1/2021).

“Pembiayaan pemerintah juga harus cukup, mengingat sekarang ini klaim Covid rumah sakit  hampir semuanya macet atau terhambat,” ucap dia.

Menurut Slamet, kebijakan untuk mengizinkan semua RS membuka pelayanan bagi pasien Covid-19 adalah hal baik untuk mengatasi melonjaknya pasien di rumah sakit yang sudah penuh, namun pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk pembiayaannya.

“Apakah keuangan sudah cukup atau enggak, risikonya adalah keuangannya meningkat. Harus disiapkan pembiayaan yang lebih baik,” kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: UPDATE Covid-19: Kematian Tertinggi dan Instruksi Menkes kepada Rumah Sakit

Di sisi lain, Slamet mengusulkan agar pemerintah lebih mengoptimalkan rumah sakit milik pemerintah pusat maupun milik pemerintah daerah untuk khusus merawat pasien Covid-19.

Sedangkan, rumah sakit milik swasta dapat diperuntukan kepada pasien yang sakit bukan akibat Covid-19.

Hal itu, menurut dia, untuk tidak mengganggu orang sakit non-covid misalnya jantung, stroke ataupun orang yang operasi.

“Saya mengusulkan seluruh rumah sakit milik pemerintah pusat maupun daerah semua untuk Covid, kalau swasta jangan diwajibkan karena itu untuk menampung yang non-Covid,” kata Slamet.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Viral Foto Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

UPDATE 29 Juli: 262.954 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 43,65 Persen

Nasional
UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

UPDATE 29 Juli: Jumlah Pasien Meninggal Akibat Covid-19 Tembus 90.552 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

UPDATE: Tambah 43.479 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.331.206

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Lukai Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Pastikan Gempa Alaska Tak Berdampak ke RI, BMKG: Warga Jangan Terpengaruh Isu

Nasional
Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Kemendari Minta Pemprov Bali Genjot Realisasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Napoleon Bonaparte Tetap Divonis 4 Tahun Penjara dalam Putusan Banding

Nasional
Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Mengenal Pegasus, Spyware Pengintai yang Banyak Digunakan untuk Peretasan Aktivis dan Jurnalis

Nasional
Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Pertimbangan Hakim Potong Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Tidak Tepat

Nasional
Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Nasional
Wapres Minta Pemprov DIY Optimalkan Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Wapres Minta Pemprov DIY Optimalkan Serapan Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X