Kompas.com - 28/01/2021, 17:30 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat berbicara di acara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (28/1/2021). Dok. SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat berbicara di acara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (28/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dapat merebut hati dan pikiran masyarakat Papua.

Sebab, inpres tersebut diterbitkan untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakatnya.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa dasar pemikiran dan tujuan kita adalah mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujar Ma'ruf saat memimpin rapat membahas isu-isu politik, hukum, dan keamanan terkait Inpres Nomor 9 Tahun 2020 di Istana Wakil Presiden, Kamis (28/1/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Wapres Minta Bidang Polhukam di Papua Ditangani dengan Baik

Apabila masyarakat Papua sejahtera, kata dia, maka situasi keamanan di wilayah tersebut akan kondusif.

Selain itu, loyalitas mereka terhadap NKRI pun akan meningkat, pembangunan dapat berjalan baik, dan produktivitas masyarakat meningkat.

Dengan demikian, maka kualitas hidup serta kesejahteraan mereka pun akan turut meningkat.

Dalam rangka melaksanakan hal itu, kata Ma'ruf, pihaknya telah rapat dengan Dewan Pengarah Tim Terpadu sesuai Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas rencana langkah tindak lanjut.

Baca juga: Daftar Panjang Kontak Senjata TNI-Polri Vs KKB di Papua, Mayoritas di Intan Jaya

Antara lain, menyusun program-program bidang kesejahteraan rakyat yang menjadi kebutuhan riil masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Saat ini di bawah koordinasi Bappenas selaku Setnas Tim Terpadu tengah dilakukan inventarisasi dan konsolidasi data, program kerja, serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah Papua, untuk memastikan ketepatan, kecukupan, dan efektivitas anggaran serta sinkronisasinya," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, sasaran prioritas untuk itu terdapat tujuh hal. Antara lain soal wilayah adat dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat sebagai mitra strategis.

Baca juga: Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Apabila kondisi memungkinkan, dirinya pun akan segera melakukan kunjungan kerja ke kedua ibu kota provinsi tersebut untuk berdialog dan menyerap aspirasi.

Adapun rapat tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Hadir juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BIN Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Kapolri Listyo Sigit Prabowo.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X