Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Kompas.com - 28/01/2021, 15:49 WIB
Ilustrasi KOMPAS/THOMDEANIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti khawatir Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Sebab, dalam Pasal 8 dalam Perpres tersebut menyatakan, RAN PE dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

"Apakah misal, kalau ada orang-orang atau kelompok yang akhirnya diberikan pelatihan atau pembinaan dan bisa melaporkan terkait adanya indikasi tindakan ekstremisme, pada akhirnya akan berujung kepada konflik horizontal," kata Fatia dalam diskusi daring yang digelar LP3ES Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Diatur dalam Perpres Pencegahan Ekstremisme, Apa Itu Pemolisian Masyarakat?

Fatia mengatakan, kekhawatiran munculnya konflik horizontal ini dikarenakan tidak adanya definisi yang jelas tentang ekstremisme.

Ia berpendapat, bisa jadi nanti pelaporan terkait indikasi tindakan ekstremisme hanya berdasarkan subjektivitas pelapor.

"Kalau akhirnya kelompok tertentu bisa menindak kelompok lain yang dianggap melakukan tindakan ekstremisme akan jadi sangat subjektif," tuturnya.

Menurut Fatia, pemerintah sebetulnya masih bisa mencari jalan lain dalam pencegahan terorisme. Ia mengatakan, semestinya pemerintah menekankan pada edukasi soal ekstremisme dan bahayanya.

Baca juga: Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya mengevaluasi kinerja tim yang menanganani ekstremisme, misalnya Satuan Tugas Tinombala yang diaktifkan di Poso, Sulawesi Tengah.

"Yang harusnya dievaluasi bukan dengan dibentuknya regulasi baru yang merekrut orang-orang sipil untuk menjadi 'underbow aparat keamanan'. Semestinya yang dievaluasi, misal kinerja Operasi Tinombala. Lalu, bagaimana pemolisian masyarakat yang berlaku di Poso ini efektif atau tidak?" tutur Fatia.

Ia pun menilai pembentukan perpres tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ini tidak mendesak.

Fatia mengatakan, Indonesia sedang tidak dalam keadaan konflik atau darurat terorisme.

"Saya rasa tidak ada urgensi membangun regulasi seperti ini. Karena seharusnya yang lebih ditekankan edukasi soal ekstremisme dan definisi ekstremisme itu sendiri," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Ketujuh Eks Kader Demokrat Bakal Ajukan Gugatan Pemecatan Bersamaan

Nasional
Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Kepala BKPM Sebut Investasi Miras Usulan dari Pemda dan Masyarakat

Nasional
Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Kejagung Sita Tambang Nikel Seluas 23.000 Hektare Milik Heru Hidayat

Nasional
Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Ini Kasus yang Dipertimbangkan KPK untuk Diterbitkan SP3

Nasional
KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo di Jakarta Selatan

Nasional
Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Menristek: Mutasi Virus Corona Berpengaruh pada Efikasi Vaksin

Nasional
Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Geledah Rumah Penyuap Nurdin Abdullah, KPK Sita Berbagai Dokumen

Nasional
Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Polri Mulai Selidiki Dugaan Unlawful Killing terhadap 4 Anggota Laskar FPI

Nasional
Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Tanggapi Isu KLB, Demokrat: Demi Selamatkan Partai atau Kepentingan Pribadi?

Nasional
Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Hakim Pertanyakan Kualifikasi Effendi Gazali Jadi Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan

Nasional
Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Ditargetkan 447.000 Prajurit dan PNS TNI Selesai Divaksin April

Nasional
Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Jokowi: Pajak Sangat Diperlukan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Saat Pandemi

Nasional
Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Setahun Pandemi, Dokter Tirta Minta Pemerintah Benahi Komunikasi Publik dan Atasi Hoaks

Nasional
Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Gibran Minta Solo Jadi Prioritas Vaksinasi, Pengamat: Angin Segar untuk Pemda Lain

Nasional
Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Soal Tewasnya 6 Anggota Laskar FPI, Polri Ungkap Hasil Gelar Perkara Bersama Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X