Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Kompas.com - 28/01/2021, 15:49 WIB
Ilustrasi KOMPAS/THOMDEANIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti khawatir Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Sebab, dalam Pasal 8 dalam Perpres tersebut menyatakan, RAN PE dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

"Apakah misal, kalau ada orang-orang atau kelompok yang akhirnya diberikan pelatihan atau pembinaan dan bisa melaporkan terkait adanya indikasi tindakan ekstremisme, pada akhirnya akan berujung kepada konflik horizontal," kata Fatia dalam diskusi daring yang digelar LP3ES Jakarta, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Diatur dalam Perpres Pencegahan Ekstremisme, Apa Itu Pemolisian Masyarakat?

Fatia mengatakan, kekhawatiran munculnya konflik horizontal ini dikarenakan tidak adanya definisi yang jelas tentang ekstremisme.

Ia berpendapat, bisa jadi nanti pelaporan terkait indikasi tindakan ekstremisme hanya berdasarkan subjektivitas pelapor.

"Kalau akhirnya kelompok tertentu bisa menindak kelompok lain yang dianggap melakukan tindakan ekstremisme akan jadi sangat subjektif," tuturnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Fatia, pemerintah sebetulnya masih bisa mencari jalan lain dalam pencegahan terorisme. Ia mengatakan, semestinya pemerintah menekankan pada edukasi soal ekstremisme dan bahayanya.

Baca juga: Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Selain itu, kata dia, pemerintah seharusnya mengevaluasi kinerja tim yang menanganani ekstremisme, misalnya Satuan Tugas Tinombala yang diaktifkan di Poso, Sulawesi Tengah.

"Yang harusnya dievaluasi bukan dengan dibentuknya regulasi baru yang merekrut orang-orang sipil untuk menjadi 'underbow aparat keamanan'. Semestinya yang dievaluasi, misal kinerja Operasi Tinombala. Lalu, bagaimana pemolisian masyarakat yang berlaku di Poso ini efektif atau tidak?" tutur Fatia.

Ia pun menilai pembentukan perpres tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme ini tidak mendesak.

Fatia mengatakan, Indonesia sedang tidak dalam keadaan konflik atau darurat terorisme.

"Saya rasa tidak ada urgensi membangun regulasi seperti ini. Karena seharusnya yang lebih ditekankan edukasi soal ekstremisme dan definisi ekstremisme itu sendiri," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X