Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Kompas.com - 28/01/2021, 15:23 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berharap, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencari solusi atas hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Sebab, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, dokumen asli hasil penyelidikan TPF tersebut masih belum ditemukan.

“Kita masih berharap Kemensetneg bisa segera mencarikan solusi terkait dengan keberadaan dokumen hasil TPF ini,” ujar anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berawal dari adanya laporan masyarakat.

Ombudsman kemudian meminta klarifikasi kepada Kemensetneg yang kemudian mengaku tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

Setelah itu, Ombudsman menemui Ketua TPF Munir Marsudi Hanafi dan beberapa institusi yang hadir saat penyerahan dokumen hasil penyelidikan TPF ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ninik mengungkapkan, mereka mengaku tidak memiliki dokumen asli hasil TPF Munir.

Baca juga: Pollycarpus Meninggal, Pengungkapan Auktor Intelektualis Kasus Munir Tak Boleh Berhenti

Jawaban yang sama juga diutarakan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid. Kepada Ombudsman, Usman juga mengaku tidak memiliki dokumen aslinya.

Berikutnya, Ombudsman meminta keterangan SBY. Keterangan itu kemudian diberikan melalui perwakilan ajudan SBY.

“Yang intinya bahwa salinan dokumen sudah diberikan oleh Pak Sudi (Silalahi) kepada Kemensetneg,” kata dia.

Baca juga: Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Kasus Munir yang Jadi Kandidat Calon Kapolri

Adapun Sudi merupakan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan SBY.

Menindaklanjuti pertemuan dengan ajudan SBY, Ombudsman meminta keterangan Kemensetneg secara langsung.

“Intinya bahwa dokumen asli TPF Munir memang sampai dengan saat ini belum ditemukan,” ujar Ninik.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda.

Meski sejumlah nama telah disidang dan menjalani hukuman, masih tersisa tanda tanya besar mengenai dalang di balik tewasnya Munir.

Salah satu dokumen yang dianggap penting untuk pengungkapan persitiwa itu adalah laporan TPF Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com