Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Kompas.com - 28/01/2021, 15:23 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI berharap, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mencari solusi atas hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib.

Sebab, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman, dokumen asli hasil penyelidikan TPF tersebut masih belum ditemukan.

“Kita masih berharap Kemensetneg bisa segera mencarikan solusi terkait dengan keberadaan dokumen hasil TPF ini,” ujar anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu dalam konferensi pers daring, Kamis (28/1/2021).

Baca juga: Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berawal dari adanya laporan masyarakat.

Ombudsman kemudian meminta klarifikasi kepada Kemensetneg yang kemudian mengaku tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen tersebut.

Setelah itu, Ombudsman menemui Ketua TPF Munir Marsudi Hanafi dan beberapa institusi yang hadir saat penyerahan dokumen hasil penyelidikan TPF ke Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ninik mengungkapkan, mereka mengaku tidak memiliki dokumen asli hasil TPF Munir.

Baca juga: Pollycarpus Meninggal, Pengungkapan Auktor Intelektualis Kasus Munir Tak Boleh Berhenti

Jawaban yang sama juga diutarakan Sekretaris TPF Munir Usman Hamid. Kepada Ombudsman, Usman juga mengaku tidak memiliki dokumen aslinya.

Berikutnya, Ombudsman meminta keterangan SBY. Keterangan itu kemudian diberikan melalui perwakilan ajudan SBY.

“Yang intinya bahwa salinan dokumen sudah diberikan oleh Pak Sudi (Silalahi) kepada Kemensetneg,” kata dia.

Baca juga: Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Kasus Munir yang Jadi Kandidat Calon Kapolri

Adapun Sudi merupakan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara era pemerintahan SBY.

Menindaklanjuti pertemuan dengan ajudan SBY, Ombudsman meminta keterangan Kemensetneg secara langsung.

“Intinya bahwa dokumen asli TPF Munir memang sampai dengan saat ini belum ditemukan,” ujar Ninik.

Munir dibunuh pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda.

Meski sejumlah nama telah disidang dan menjalani hukuman, masih tersisa tanda tanya besar mengenai dalang di balik tewasnya Munir.

Salah satu dokumen yang dianggap penting untuk pengungkapan persitiwa itu adalah laporan TPF Munir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com