Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Kompas.com - 28/01/2021, 11:15 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Jeda Untuk Iklim melakukan aksi unjuk rasa terkait perlindungan iklim yang berkelanjutan di Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020). Pawai Iklim yang berlangsung serentak di 4 kota di Indonesia ini meminta agar pemerintah dan para pemimpin industri untuk bertanggung jawab dan melakukan tindakan nyata dalam penyelamatan iklim salah satunya dengan meminta agar berhenti mendanai industri bahan bakar fosil yang mematikan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktivis yang tergabung dalam Jeda Untuk Iklim melakukan aksi unjuk rasa terkait perlindungan iklim yang berkelanjutan di Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2020). Pawai Iklim yang berlangsung serentak di 4 kota di Indonesia ini meminta agar pemerintah dan para pemimpin industri untuk bertanggung jawab dan melakukan tindakan nyata dalam penyelamatan iklim salah satunya dengan meminta agar berhenti mendanai industri bahan bakar fosil yang mematikan.

KOMPAS.com – Anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan meminta pemerintah mengeluarkan langkah luar biasa dan kerja nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin dunia untuk mengatasi krisis iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/1/2021).

Pada konferensi itu, Jokowi memaparkan langkah-langkah mengatasi krisis iklim yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia.

Namun, anak-anak muda menilai, langkah luar biasa juga harus hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Untuk itu, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021), anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan memaparkan empat langkah luar biasa yang harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi.

Baca juga: Di KTT CAS, Jokowi Sampaikan 4 Langkah Atasi Dampak Perubahan Iklim

Pertama, pemerintah harus menaikkan target kontribusi nasional pada penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ada saat ini.

Pasalnya, proyeksi target Indonesia masih mengarah pada kenaikan suhu di atas 3 derajat Celsius. Hal ini tidak memadai untuk menjaga ketahanan dan kapasitas adaptasi serta mitigasi bencana yang akan datang.

Kedua, pemerintah harus menghentikan segala kegiatan yang berdampak pada lingkungan secara masif, terutama yang difasilitasi negara. Sebab, kejahatan lingkungan telah terbukti meningkatkan bencana ekologis.

Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis iklim. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengajak semua instansi dan lapisan masyarakat bergerak ke arah yang sama, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Baca juga: Akibat Krisis Iklim, Amerika Dilanda 22 Bencana Besar dan Kerugian 95 Miliar Dollar AS Pada 2020

Keempat, pemerintah harus berhenti fokus pada pengembangan industri ekstraktif perusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil dan beralih pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X