Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

Kompas.com - 28/01/2021, 11:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan meminta pemerintah mengeluarkan langkah luar biasa dan kerja nyata dalam mengatasi krisis iklim.

Permintaan tersebut mereka sampaikan menyusul ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para pemimpin dunia untuk mengatasi krisis iklim pada Konferensi Tingkat Tinggi Climate Adaptation Summit (KTT CAS) 2021, Senin (25/1/2021).

Pada konferensi itu, Jokowi memaparkan langkah-langkah mengatasi krisis iklim yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara di dunia.

Namun, anak-anak muda menilai, langkah luar biasa juga harus hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu sendiri.

Untuk itu, dari keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (27/1/2021), anak-anak muda Indonesia dari lintas komunitas lingkungan memaparkan empat langkah luar biasa yang harus menjadi prioritas pemerintah Jokowi.

Baca juga: Di KTT CAS, Jokowi Sampaikan 4 Langkah Atasi Dampak Perubahan Iklim

Pertama, pemerintah harus menaikkan target kontribusi nasional pada penanganan perubahan iklim atau Nationally Determined Contribution (NDC) yang ada saat ini.

Pasalnya, proyeksi target Indonesia masih mengarah pada kenaikan suhu di atas 3 derajat Celsius. Hal ini tidak memadai untuk menjaga ketahanan dan kapasitas adaptasi serta mitigasi bencana yang akan datang.

Kedua, pemerintah harus menghentikan segala kegiatan yang berdampak pada lingkungan secara masif, terutama yang difasilitasi negara. Sebab, kejahatan lingkungan telah terbukti meningkatkan bencana ekologis.

Ketiga, pemerintah harus mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis iklim. Dengan begitu, pemerintah dapat segera mengajak semua instansi dan lapisan masyarakat bergerak ke arah yang sama, yaitu upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

Baca juga: Akibat Krisis Iklim, Amerika Dilanda 22 Bencana Besar dan Kerugian 95 Miliar Dollar AS Pada 2020

Keempat, pemerintah harus berhenti fokus pada pengembangan industri ekstraktif perusak lingkungan, seperti bahan bakar fosil dan beralih pada pembangunan yang ramah lingkungan.

Sebab, fokus tersebut bertolak belakang dengan banyaknya investor global yang menginginkan pembangunan bersih dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan dan konservasi hutan.

Perwakilan dari Climate Rangers Novita mengatakan, komitmen Indonesia pada Perjanjian Paris seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan negara yang lebih baik adil dan lestari.

“Langkah berani dan mungkin tidak nyaman bagi sebagian besar orang, tetapi harus segera dilakukan sebelum terlambat,” ungkapnya.

Novita menyebut, manusia tidak memiliki banyak waktu karena anomali cuaca dan bencana ekologis akan semakin sering dan cepat terjadi di seluruh Indonesia.

Baca juga: Akademisi UII: Perubahan Iklim Bisa Dicegah dengan Hal Ini

Untuk itu, tidak hanya rakyat yang harus melakukan adaptasi dan mitigasi, pemerintah juga harus mengeluarkan langkah-langkah strategis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com