Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IDI Usulkan Pemerintah Lakukan 3 Hal Konkret Ini untuk Tekan Angka Kematian

Kompas.com - 28/01/2021, 11:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyayangkan, tingginya kasus kematian akibat Covid-19.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat penambahan 387 orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir, Rabu (27/1/2021). Penambahan itu merupakan yang tertinggi sepanjang penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air. 

Menurut Slamet, pemerintah perlu melakukan langkah konkret untuk menekan angka kematian. Setidaknya, kata dia, ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama, pemerintah harus dapat mencegah kematian akibat Covid-19.

Pemerintah perlu mencegah adanya penambahan kasus kematian dengan cara menjalankan strategi seperti memperbanyak 3T testing, tracing, dan treatment.

Kemudian diiringi dengan program vaksinasi yang terus dijalankan.

Baca juga: 933 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Semarang Belum Divaksin Covid-19

"Kedua, menyediakan fasilitas bagi yang sakit. Rumah sakit dan fasilitas lainnya," kata Slamet saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Ia berpandangan, pemerintah perlu memiliki kesiapan dalam fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas, hingga klinik.

Rumah sakit, kata dia, perlu terus ditambah tempat tidurnya mengingat banyaknya rumah sakit yang sudah overload atau over cappacity.

"Ketiga, ya harus menyediakan obat-obatan, ventilator, oksigen dan lainnya yang dibutuhkan untuk menekan angka kematian," ujarnya.

Ia mengatakan, hal-hal seperti obat-obatan perlu tersedia dan tidak boleh sampai kekurangan.

Dia menyebut obat-obatan seperti immunoglobulin yang jarang ada di pasaran agar segera didistribusikan ke rumah sakit atau tenaga kesehatan.

Namun, menurutnya menekan angka kematian perlu diiringi dengan mengurangi beban rumah sakit.

Caranya yaitu dengan memberdayakan dokter-dokter di klinik atau yang membuka praktik mandiri untuk ikut membantu penanganan pandemi.

Baca juga: Politikus PKS Desak Pemerintah Minta Maaf soal Penanganan Covid-19

“Makanya diberi insentif jadi pasien-pasien ringan enggak usah ke rumah sakit, cukup dirawat di rumah, setiap hari dikunjungi. Jadi dokter ini fungsinya memantau pasien, dia bisa memantau dengan tentunya diberikan APD yang memadai,” terang dia.

Terkait insentif, ia menilai, selama ini pemerintah tidak memberikan insentif terhadap tenaga kesehatan atau dokter yang tidak secara langsung menangani pandemi.

Namun, insentif diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit yang menangani pandemi.

“Selama ini kan insentif yang diberikan hanya untuk tenakes yang berada di rumah sakit. Sementara yang di bawah kan belum dioptimalkan. Padahal jumlah klinik itu ada sekitar 10 kali lipatnya jumlah rumah sakit. Sehingga bisa mengurangi beban rumah sakit, ada alternatif lain dan itu mengurangi angka kematian juga,” jelas Slamet.

Indonesia hingga kini belum terlepas dari masalah pandemi. Bahkan, Indonesia masih mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19.

Pada Rabu (27/1/2021) data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan angka kematian pasien Covid-19 mencapai jumlah tertinggi yakni 387 jiwa.

Baca juga: UPDATE 28 Januari: RS Wisma Atlet Kemayoran Rawat 3.643 Pasien Covid-19

Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi pasien Covid-19 yang meninggal dunia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com