Subkhi Ridho

Wakil Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Inggris Raya periode 2018-2019, pendidik, dan peneliti sosial-keagamaan.

Lagi, Kebinekaan Indonesia Tercederai

Kompas.com - 28/01/2021, 10:05 WIB
Ilustrasi perempuan berjilbab KOMPAS.comIlustrasi perempuan berjilbab

Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 tertulis, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Bahkan di Pasal 28E ayat 1 juga telah disebutkan: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, …”.

Pun disebutkan pula tentang jaminan tiap warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif, di Pasal 28I ayat 2, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Mengacu pada UUD 1945 hasil amandemen keempat, maka tidak ada alasan apa pun bagi tindakan diskriminatif, terlebih apabila itu dilakukan oleh pengambil kebijakan di lembaga-lembaga negara, seperti oleh kepala sekolah di sekolah negeri.

Apa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat di atas, seperti mengafirmasi riset dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta tahun 2010-2011 di SMA di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi yang temuannya menunjukkan terdapat 21 persen guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi.

Meskipun penelitiannya di wilayah Jabotabek, terkesan mendapat konfirmasi di SMKN 2 Padang. Hal ini tentu mesti dilakukan penelitian lebih mendalam, ketimbang didasarkan pada asumsi semata.

Sekiranya kepala sekolah beserta perangkatnya berpegangan teguh pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta mengacu dengan tertib pada UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, yang sudah menyebutkan dengan gamblang tentang pentingnya menghormati agama maupun keyakinan tiap warga negara, maka semestinya tidak ada aturan yang sifatnya memaksakan dan diskriminatif pada peserta didik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengarusutamaan kebinekaan dalam PJPI

Benih-benih intoleransi yang dilakukan oleh kepala sekolah berikut jajarannya yang menerapkan kebijakan diskriminatif sudah sepantasnya menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan pendidikan di negeri ini. Kasus di SMK Negeri 2 Padang kedepan tidak boleh terulang di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia.

Perlu kiranya Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2035 yang hari ini sedang disusun untuk memaksimalkan internalisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam pendidikan nasional.

Dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/K hingga perguruan tinggi empat pilar MPR RI tersebut harus dimasukkan sebagai kurikulum utama serta menjadi pembelajaran di seluruh sekolah negeri maupun swasta.

Empat Pilar MPR RI merupakan visi negara yang seharusnya menjadi spirit kehidupan berbangsa dan bernegara.

Visi negara sebagaimana telah dipikirkan dengan seksama oleh para pendiri bangsa pada saat kemerdekaan dulu harus diejawantahkan secara terus-menerus oleh setiap pemerintahan yang berkuasa hari ini dan ke depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.