Kompas.com - 28/01/2021, 09:57 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 hari ini, Kamis (28/1/2021).

Adapun hari ini MK akan menyidangkan sebanyak 34 perkara sengketa pilkada yang terbagi menjadi tiga panel.

"Pagi ini, untuk hari ketiga sidang pilkada untuk perkara nomor 89, 92 dan 04 dengan agenda penyampaian pokok-pokok permohonan, pengesahan alat bukti dan penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Baca juga: PPP Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah di RUU Pemilu

Anwar memimpin persidangan di panel satu yang terdiri dari perkara nomor 89 dan 92 terkait sengketa hasil pemilihan Bupati Barru sementara perkara nomor 04 adalah sengketa Bupati Bulukumba.

Kemudian ia juga akan menyidangkan perkara pangkajene dan Kepulauan, Bupati Luwu sebanyak dua perkara, Bupati Halmahera Selatan, utara, barat dan Halmahera timur sebanyak dua perkara.

Sementara panel dua akan menyidangkan perkara sengketa Bupati Nabire sebanyak tiga perkara, Bupati Raja, Bupati Manokwari Selatan, Bupati Pegunungan, Bupati Tapanuli Selatan.

Selanjutnya Bupati Nunukan, Bupati Malinau, Wali Kota Bandar Lampung, dan Lampung Selatan sebanyak dua perkara.

Sedangkan panel ketiga akan menyidangkan perkara Bupati Lingga, Bupati Karimun, Wali Kota Batam, Gubernur Kepulauan Riau, Bupati Bangai.

Lalu Bupati Monowari Utara, Bupati Tojo Una-Una, Bupati Poso, Bupati Sigi, Bupati Tolitoli dan perkara Wali Kota Palu.

Adapun MK meregistrasi 132 perkara sengketa hasil Pilkada 2020 dari total sebanyak 136 permohonan yang diterima.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Nasional
Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Nasional
Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Pimpinan DPR Desak Polisi Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang

Nasional
Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Mengaku Datang ke Ponpes Megamendung untuk Shalat Jumat, Rizieq Shihab: Itu Kegiatan Internal

Nasional
Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Satgas Covid-19: Sebaiknya Masyarakat Tidak Mudik Sebelum 6 Mei 2021

Nasional
TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

TNI Tegaskan Akan Buru Eks Prajurit yang Membelot ke KKB

Nasional
Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Usulkan Status Bencana Nasional NTT, Pimpinan DPR: Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Rizieq Shihab: Ponpes Markaz Syariah Megamendung Lockdown Selama Pandemi

Nasional
Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Antisipasi Warga Mudik Lebih Awal, Epidemiolog Minta Pemda Terapkan Jaring Pengaman dan Karantina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X