Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Kompas.com - 27/01/2021, 20:20 WIB
Koordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Andre Rahadian (kanan) bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) menyampaikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Berdasarkan data hingga Kamis (26/3/2020) pukul 12.00, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 893 orang di 27 provinsi se-Indonesia, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 35 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 78 orang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKoordinator Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Andre Rahadian (kanan) bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (kiri) menyampaikan keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Berdasarkan data hingga Kamis (26/3/2020) pukul 12.00, jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 893 orang di 27 provinsi se-Indonesia, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 35 orang dan kasus meninggal dunia mencapai 78 orang. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mendukung langkah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sebagai salah satu mitigasi penanganan Covid-19.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk meminimalisasi potensi masuknya mutasi virus Covid-19 yang telah terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Asia.

"Sudah melakukan pelarangan WNA untuk datang ke indonesia kecuali memenuhi persyaratan. Semoga ini bisa mencegah masuknya mutasi virus COVID-19 yang disebut lebih berbahaya,” kata Andre dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba bertema “Mitigasi Varian Baru SARS CoV-2 dan Dampaknya terhadap Vaksin SARS CoV-2 di Indonesia”, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Guru Besar UI Duga Varian Baru Sudah Masuk

Andre juga mengapresiasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021.

Hanya saja pelaksanaannya harus konsisten agar berdampak pada penurunan penyebaran virus.

“Pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan PSBB Jawa-Bali untuk mengurangi pergerakan penduduk," ujarnya.

Selain pembatasan pergerakan penduduk dalam dan luar negeri, Andre juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesiapan vaksinasi COVID-19.

Baca juga: UI Kembangkan Alat Bantu Napas HNFC untuk Pasien Covid-19

Tidak hanya terkait distribusi maupun teknis pemberian, pemerintah dinilai harus sigap akan implikasi mutasi virus terhadap vaksin yang telah ada.

“Ada lima vaksin yang disetujui, yang sudah mulai dari Sinovac. Kita belum dapat informasi apakah vaksin ini bekerja untuk varian baru,” ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkap, kemunculan terjadinya mutasi yang membentuk varian baru lumrah terjadi.

Adanya kemungkinan mutasi yang baru muncul dan bermasalah terhadap kerja vaksin menjadi tugas bagi industri vaksin global.

Baca juga: 33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

“Vaksin harus siap untuk disesuaikan berdasarkan kondisi mutan SARS CoV-2 agar kinerja vaksin masih efektif dalam mengenali SARS CoV-2,” tutur dia.

Lebih lanjut, Tjandra menyatakan, munculnya mutasi SARS CoV-2 varian D614 sebenarnya sudah lama, tepatnya sejak Februari 2020.

“Menariknya Pemerintah Inggris melaporkan kemunculan mutasi D614 di Inggris kepada WHO dalam kerangka International Health Regulation yang mengatur kemungkinan penularan penyakit antar negara. Selain di Inggris, mutasi SARS CoV-2 juga terjadi di Afrika Selatan,” imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X