Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/01/2021, 20:20 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mendukung langkah melarang Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia sebagai salah satu mitigasi penanganan Covid-19.

Menurutnya, hal ini diperlukan untuk meminimalisasi potensi masuknya mutasi virus Covid-19 yang telah terdeteksi di Inggris, Afrika Selatan, dan sejumlah negara di Asia.

"Sudah melakukan pelarangan WNA untuk datang ke indonesia kecuali memenuhi persyaratan. Semoga ini bisa mencegah masuknya mutasi virus COVID-19 yang disebut lebih berbahaya,” kata Andre dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba bertema “Mitigasi Varian Baru SARS CoV-2 dan Dampaknya terhadap Vaksin SARS CoV-2 di Indonesia”, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Guru Besar UI Duga Varian Baru Sudah Masuk

Andre juga mengapresiasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperpanjang hingga 8 Februari 2021.

Hanya saja pelaksanaannya harus konsisten agar berdampak pada penurunan penyebaran virus.

“Pemerintah sudah melakukan mitigasi dengan PSBB Jawa-Bali untuk mengurangi pergerakan penduduk," ujarnya.

Selain pembatasan pergerakan penduduk dalam dan luar negeri, Andre juga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesiapan vaksinasi COVID-19.

Baca juga: UI Kembangkan Alat Bantu Napas HNFC untuk Pasien Covid-19

Tidak hanya terkait distribusi maupun teknis pemberian, pemerintah dinilai harus sigap akan implikasi mutasi virus terhadap vaksin yang telah ada.

“Ada lima vaksin yang disetujui, yang sudah mulai dari Sinovac. Kita belum dapat informasi apakah vaksin ini bekerja untuk varian baru,” ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Tjandra Yoga Aditama mengungkap, kemunculan terjadinya mutasi yang membentuk varian baru lumrah terjadi.

Adanya kemungkinan mutasi yang baru muncul dan bermasalah terhadap kerja vaksin menjadi tugas bagi industri vaksin global.

Baca juga: 33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

“Vaksin harus siap untuk disesuaikan berdasarkan kondisi mutan SARS CoV-2 agar kinerja vaksin masih efektif dalam mengenali SARS CoV-2,” tutur dia.

Lebih lanjut, Tjandra menyatakan, munculnya mutasi SARS CoV-2 varian D614 sebenarnya sudah lama, tepatnya sejak Februari 2020.

“Menariknya Pemerintah Inggris melaporkan kemunculan mutasi D614 di Inggris kepada WHO dalam kerangka International Health Regulation yang mengatur kemungkinan penularan penyakit antar negara. Selain di Inggris, mutasi SARS CoV-2 juga terjadi di Afrika Selatan,” imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangi Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangi Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com