Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Kompas.com - 27/01/2021, 19:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan pemerintah mengendalikan kelompok buzzer untuk bertindak rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Menurut Ngabalin, kecurigaan yang dilayangkan Pigai terhadap pemerintah ini tidak berdasar.

"Ya pasti lah (kecurigaan Pigai tidak benar), masa mau pakai. Kayak mimpi lah, komentar-komentarnya (Pigai) kan semuanya mengawang kayak orang mimpi," kata Ngabalin kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2021). 

Baca juga: Pigai Curiga Rasialisme Buzzer terhadapnya Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin justru mempertanyakan kecurigaan Pigai. Ia merasa heran pemerintah dituduh mengendalikan buzzer untuk bertindak rasialisme.

"Kalau framing-nya dibawa ke buzzer pemerintah kemudian semua digerakkan dengan pemerintah, itu yang saya mau tanya, dia punya hati enggak ya?" ujarnya.

Ngabalin pun meminta Pigai tak berlebihan dalam menyikapi hal ini. Sebagai tokoh publik yang kerap mengkritik, sudah seharusnya Pigai juga siap dikritik.

Pigai juga diminta benar-benar memahami definisi rasialisme. Jika peristiwa ini disebut sebagai rasialisme, kata Ngabalin, maka kedewasaan dalam bernegara belum tercapai.

Ngabalin lantas mencontohkan dirinya yang kerap dikritik oleh masyarakat. Menurut dia, hal ini merupakan konsekuensi sebagai tokoh publik.

"Begitu kerasnya mereka itu menyandingkan saya dengan apa, sampai muka ular lah, kepala dua lah, munafik lah, segala macam mereka sebut pada diri saya. Ya kita nggak bikin apa-apa, namanya juga netizen, ruang publik, media online," kata Ngabalin.

Baca juga: Jadi Tersangka Rasialisme terhadap Natalius Pigai, Siapa Ambroncius Nababan?

 

Alih-alih membuat kegaduhan, Ngabalin meminta Pigai bersikap lebih dewasa. Ia yakin Pigai merupakan sosok yang berpendidikan, beragama, dan berpengalaman.

Ia berharap Pigai tak selalu menaruh pikiran negatif terhadap pemerintah.

"Jangan juga semua yang dilakukan oleh pemerintah itu kemudian dinilai sebagai hal yang salah, hal yang keliru kemudian untuk dan atas nama menjual nama rakyat, membela kepentingan rakyat," kata Ngabalin.

Sebelumnya,Pigai menyebut bahwa tindakan rasialisme terhadap dirinya dilakukan oleh kelompok buzzer yang dikendalikan oleh kekuasaan.

Pigai menuturkan, bukan kali ini saja dia menjadi sasaran perilaku rasialisme di media sosial.

Dia mengaku mendapat serangan rasialisme yang dilakukan sejumlah orang, yang dia kenal sebagai pendukung kekuasaan, termasuk para buzzer.

"Kelompok-kelompok buzzer yang mengganggu peradaban bangsa ini remote control-nya ada di kekuasaan," kata Pigai kepada Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Dugaan Rasialisme, Ambroncius Nababan Dijemput Paksa Polisi

Kasus dugaan rasialisme ini masih bergulir sampai sekarang. Pada Selasa (26/1/2021), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan seorang tersangka yakni Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan.

Melalui akun Facebook miliknya, Ambroncius diduga mengunggah konten yang mengandung unsur rasialisme terhadap Natalius Pigai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com