Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Pandemi Terkendali yang Dipertanyakan

Kompas.com - 27/01/2021, 08:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi, dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan tolok ukur yang digunakan Presiden hingga bisa menyatakan krisis kesehatan dan ekonomi terkendali.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Menurut Saleh, dalam aspek kesehatan, nyatanya kasus Covid-19 masih bertambah tiap hari.

"Dari sisi penanganan kesehatan, faktanya orang yang terpapar Covid-19 masih banyak. Ketersediaan RS pun terbatas, di DKI Jakarta dan kota-kota besar lain," ujar Saleh saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Bertalian dengan itu, pengetesan dan pelacakan pun masih rendah. Program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan pun masih jauh dari target yang direncanakan pemerintah.

"Sampai sekarang (vaksinasi) yang 3 juta (untuk tenaga kesehatan) masih berjalan, dan apakah setelah itu selesai akan segera datang lagi vaksin lainnya. Tolok ukur apa yang dijadikan presiden sehingga beliau mengatakan sudah berhasil perlu dikaji," kata dia.

Selain itu, Saleh berpendapat ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mengatakan, Indonesia saat ini masih mengalami resesi akibat dampak pandemi.

Saleh menyebutkan, meski sebagian masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja, tetapi secara umum warga mengalami kesulitan dalam situasi saat ini.

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Menurut dia, krisis ekonomi dapat dikatakan tertangani jika sudah kembali normal dan berhasil mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi kembali normal seperti yang diprediksi pemerintah yaitu 4-5 persen. Kalau dari sisi ini juga belum, ya juga jadi pertanyaan keberhasilan dari sisi ekonomi mana yang dimaksud," tutur Saleh.

Pemerintah dianggap hibur diri

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

Baca juga: Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com