Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pemerintah Sesumbar Kapasitas Fasilitas Kesehatan Tak Terbatas dan Faktanya Kini

Kompas.com - 26/01/2021, 19:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Fenomena penuhnya rumah sakit rujukan Covid-19 kini menjadi kenyataan yang harus dihadapi masyarakat sekaligus tenaga kesehatan di tengah pandemi yang masih melanda.

Mereka yang anggota keluarganya terpapar Covid-19 dengan gejala sedang hingga berat pun harus kesulitan mencari-cari rumah sakit yang masih memiliki tempat tidur isolasi.

Tak jarang mereka harus lebih dulu mendatangi lebih dari lima rumah sakit untuk mencari tempat isolasi yang masih memiliki daya tampung. Bahkan ada yang baru mendapatkan tempat untuk isolasi di rumah sakit kesepuluh yang mereka datangi.

Baca juga: Rumah Sakit di Jakarta Penuh, Wisma Atlet Kesulitan Rujuk Pasien Covid-19 Gejala Berat

Ada pula pasien yang sampai mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan mencari rumah sakit rujukan Covid-19 untuk tempat isolasi.

Sesumber pemerintah

Padahal jauh hari sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pernah menyatakan tidak ada kapasitas layanan kesehatan yang terbatas dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Airlangga saat itu memastikan pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menyediakan fasilitas kesehatan terkait penanganan pandemi.

"Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah mempunyai dana yang cukup," kata Airlangga di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kendati pemerintah menyatakan memiliki dana yang cukup, Sekjen Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengeluhkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang belum membayar tagihan uang perawatan pasien Covid-19 ke RS Swasta hingga puluhan miliaran rupiah.

"Satu rumah sakit saja bisa puluhan miliar. Ya beberapa miliar ya. Nah ini yang teman perlu suntikan dana itu," kata Ichsan.

Baca juga: LaporCovid-19 Terima 34 Laporan Kasus Pasien Ditolak Rumah Sakit karena Penuh

Dia mengatakan, klaim pembayaran untuk pasien Covid-19 belum cair hingga saat ini karena anggaran untuk perawatan pasien Covid-19 belum cair.

Padahal, kata Ichsan, beberapa rumah sakit sudah mengeluh tidak mendapat pembayaran atas perawatan pasien Covid-19 berbulan-bulan.

"Kami RS kendala sekarang adalah pembayaran. Pembayaran ini yang untuk klaim ini dengan alasan anggaran belum turun. Jadi beberapa bulan ini klaim kami banyak yang belum dibayar," kata Ichsan.

Dia menambahkan, dampak keterlambatan pembayaran klaim terasa pada rumah sakit swasta kecil.

"Sehingga RS swasta yang kecil-kecil agak terengah-engah," ucap Ichsan.

Baca juga: Kerja Sama dengan BNPB, Pemkot Bogor Bangun Rumah Sakit Lapangan untuk Pasien Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com