Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Kompas.com - 26/01/2021, 16:57 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) lebih aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Rapat Pleno ke-52 DSN-MUI secara virtual, Selasa (26/1).

"Saya mengharapkan DSN-MUI dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf berharap DSN-MUI dapat bersinergi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Perlu Kerja Sama dengan Manajer Investasi

Antara lain seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), atau asosiasi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

"Sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional kita," ujar Ma'ruf.

Apalagi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun mengeluarkan beberapa program.

Agar program-program tersebut dapat berjalan optimal, dukungan dari seluruh stakeholder termasuk DSN-MUI pun dibutuhkan.

Baca juga: Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

"Program pemerintah fokus di empat sektor yakni pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah," kata dia.

Dalam pengembangan industri produk halal, pemerintah melalui KNEKS melakukan penguatan ekosistem seperti pengembangan Kawasan industri halal (KIH), layanan sertifikasi halal satu atap (one stop services).

Kemudian dukungan ketersediaan bahan baku dan fasilitasi ekspor, dan penguatan dukungan pemasaran ke pasar global sebagai bagian dari rantai nilai produk halal global (Global Halal Value Chain).

Di bidang industri keuangan syariah, pemerintah juga melakukan merger bank-bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baca juga: Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Paling baru, pemerintah juga melakukan pengembangan bidang dana sosial syariah dengan meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU).

Sementara di bidang usaha syariah, pemerintah memperbanyak para pelaku usaha syariah melalui pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah.

"Saya harap berbagai program yang sedang disiapkan untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah itu diserap oleh DSN-MUI untuk menjadi bahan perumusan program kerja," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X