Rapat Komisi III, Jaksa Agung Diminta Batalkan Banding atas Putusan PTUN soal Tragedi Semanggi

Kompas.com - 26/01/2021, 16:53 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIJaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari, meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menarik pengajuan banding atas putusan PTUN Jakarta terkait Tragedi Semanggi I dan II.

PTUN Jakarta menyatakan, pernyataan Jaksa Agung soal peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat sebagai perbuatan melawan hukum.

"Mungkin bisa ambil jalan lain, selain terus menerus kita melanjutkan perkara ini ke persidangan. Bisa ditarik bandingnya dan sebagainya," kata Taufik dalam rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Kemenangan Keluarga Korban Tragedi Semanggi...

Taufik menilai, pengajuan banding bukan hal yang substantif yang harus dilakukan Jaksa Agung.

Ia mengatakan, sebaiknya Jaksa Agung melaksanakan amar putusan PTUN, yakni menjelaskan penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Laksanakan saja amar putusannya. Jelaskan di komisi III sesuai amar putusan dan itu sudah terpenuhi perintah di pengadilan," ujarnya.

Baca juga: 1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Tak hanya itu, Taufik mengatakan, Jaksa Agung bisa berdiskusi langsung dengan keluarga korban Semanggi I dan II untuk membicarakan apa yang menjadi permasalahan.

Ia sangat menyayangkan, Jaksa Agung malah berhadapan dengan keluarga korban Semanggi I dan II di pengadilan.

"Ini ironi, sayang sekali, jangan lah. Harusnya Jaksa Agung bersama korban sama-sama mencari jalan," ucapnya.

Lebih lanjut, Taufik berharap Jaksa Agung mempertimbangkan masukannya untuk menarik banding putusan PTUN tersebut.

"Mempertimbangkan agar putusan PTUN ini dijalankan saja tanpa harus sampai nanti banding kasasi lagi. Padahal amarnya sudah cukup jelas," pungkasnya.

Baca juga: Ajukan Banding, Jaksa Agung Dinilai Tak Pertimbangkan Penuntasan Kasus Tragedi Semanggi

PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, pada Rabu (4/11/2020).

Pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan; dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Bernardinus Realino Norma Irmawan merupakan mahasiswa yang menjadi korban dalam peristiwa Semanggi I, 13 November 1998. Sedangkan Yap Yun Hap adalah mahasiswa UI yang meninggal saat peristiwa Semanggi II, 24 September 1999.

Majelis hakim menyatakan, pernyataan Jaksa Agung bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR berikutnya.

Namun, Jaksa Agung menyatakan banding atas putusan tersebut.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Kronologi 20 Warga Gembor Jadi Korban Penipuan, Bermula dari Minyak Goreng Murah

Nasional
Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Dinamika Eks Pegawai KPK: Dipecat Saat G30STWK, Dilantik Kapolri di Hari Antikorupsi

Nasional
UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

UPDATE 9 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,70 Persen

Nasional
UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

UPDATE: Bertambah 9, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.918 Jiwa

Nasional
Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Survei Kemenhub: Ada Potensi Mobilitas 11 Juta Orang Usai Dibatalkannya PPKM Level 3 Serentak

Nasional
Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Lantik 44 Eks Pegawai KPK, Kapolri Bakal Bentuk Satker Khusus Pemberantas Korupsi

Nasional
Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.