Kekhawatiran atas Pembentukan Komponen Cadangan, DPR: Kami Jalankan Fungsi Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan, sesuai PP Nomor 3 Tahun 2021, mobilisasi komponen cadangan hanya boleh dilakukan presiden dengan persetujuan DPR.

Christina menegaskan, DPR akan menjalankan fungsinya dengan baik agar tidak ada penyalahgunaan dalam mobilisasi komcad.

"Kami di DPR siap memantau dan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan apa yang diatur dalam PP PSDN berjalan dengan baik sesuai tujuan peruntukannya, mendukung sistem pertahanan nasional kita dan bukan untuk kepentingan yang lain," ujar Christina, saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Pengamat: Komponen Cadangan yang Tak Dikelola dengan Baik Berpotensi Timbulkan Kriminalitas

Mengenai pembentukan komcad dan komponen pendukung (komduk), ia memahami bahwa ada keterbatasan komponen utama, yakni TNI.

Menutur Christina, komcad dan komduk diperlukan untuk memastikan kesiapan negara dalam menghadapi ancaman situasi keamanan, seperti darurat militer dan perang pada masa mendatang.

Christina pun mengingatkan pemerintah agar rekrutmen komcad dilaksanakan secara transparan dan inklusif. Christina mengatakan, transparasi harus dimulai sejak sosialisasi dan pendaftaran.

"Kami memberi penegasan transparansi harus dijalankan dimulai dari sosialisasi proses pendaftaran untuk memastikan peluang ini terbuka bagi segenap anak bangsa," kata dia.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Pembentukan komcad didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Merujuk beleid UU PSDN, komcad adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Ada tiga matra dalam struktur organisasi komcad, yakni matra darat, laut, dan udara.

Namun, sejumlah koalisi masyarakat sipil khawatir komcad akan digunakan pemerintah untuk mengatasi ancaman keamanan dalam negeri.