Soal Kunjungan Online yang Dikeluhkan Edhy Prabowo, Ditjen PAS: Berlaku Se-Indonesia

Kompas.com - 26/01/2021, 13:08 WIB
Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Edhy Prabowo diperiksa penyidik KPK dalam perkara dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menegaskan, ketentuan kunjungan tahanan secara online masih berlaku di seluruh rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Indonesia.

Hal ini disampaikan Direktur Layanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Ditjen Pemasyarakatan Hendra Eka Putra menanggapi ketentuan kunjungan online yang berlaku di Rutan Cabang KPK.

"Untuk sementara kunjungan-kunjungan yang secara langsung tidak ada, jadi kita secara virtual. Jadi seluruh Indonesia sama, baik di rutan KPK, seluruh Indonesia pokoknya rutan-rutan sama, tidak ada perbedaan," kata Hendra di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/1/2021).

Hendra mengatakan, kunjungan online tersebut diberlakukan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan rumah tahanan.

"Jadi kita sebagai pelayan masyarakat juga melindungi warga binaan yang ada di dalam," ujar Hendra.

Baca juga: Edhy Prabowo Minta Keluarga Dibolehkan Menjenguk ke Rutan KPK

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Plt Kepala Rutan KPK Ristanta menambahkan, meski pertemuan tatap muka antara tahanan dengan keluarga dan kuasa hukum dibatasi, KPK tetap menjaga hak-hak tahanan agar tetap terpenuhi.

Ia mengatakan, KPK tidak mengurangi waktu pertemuan tahanan dan keluarga yang bisa berlangsung setiap Selasa dan Kamis.

"Termasuk pertemuan dengan kuasa hukum yang tetap bisa dilakukan setiap hari. KPK hanya mengubah metode pertemuan melalui aplikasi Zoom," ujar Ristanta.

Ristanta melanjutkan, KPK juga tetap menjamin hak kesehatan para tahanan dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rutan.

KPK juga memfasilitasi tahanan yang positif Covid-19 untuk dibantarkan ke Rumah Sakit Darurat Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran.

"Semua ini kami lakukan bukan untuk menghambat kepentingan para tahanan dan kerabatnya. Tapi demi kesehatan dan keselamatan bersama," kata Ristanta.

Sebelumnya, ketentuan soal kunjungan online itu dikeluhkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditahan di Rutan KPK.

Baca juga: Periksa Edhy Prabowo, KPK Konfirmasi soal Telepon Genggam hingga Uang Sitaan

Edhy mengeluh sudah dua bulan tidak dapat bertemu langsung dengan keluarga. Padahal, menurut Edhy, bertemu dengan keluarga dapat menjadi suntikan moral untuk menghadapi proses hukum.

"Bagi saya tidak mudah. Saya butuh dukungan moral keluarga kalau bisa ya itu dijenguk langsung," kata Edhy usai diperiksa KPK, Kamis (21/1/2021) seperti dikutip Antara.

"Saya minta tolong walaupun terbatas tidak banyak-banyak satu, dua orang termasuk ketemu lawyer saya karena saya butuh koordinasi," lanjut tersangka kasus suap izin eskpor benih lobster itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Nasional
Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Nasional
Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Nasional
Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Nasional
Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Nasional
Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

Nasional
Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.