Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Komisi I DPR, Menlu Paparkan 5 Kemitraan Strategis RI-AS

Kompas.com - 26/01/2021, 12:56 WIB
Tsarina Maharani,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan terus memperkuat kemitraan strategis dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada lima sektor kerja sama yang diprioritaskan pemerintah.

Pertama, yaitu kerja sama ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

"Kerja sama ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan. Hal ini merupakan salah satu prioritas dan akan terus dijajaki," kata Retno, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Menlu: RI Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Gratis hingga 20 Persen Penduduk dari Covax

Kedua, Indonesia-AS memiliki limited trade deal dan mendorong investasi AS di sektor infrastruktur, konektivitas, dan energi terbarukan.

Ketiga, yaitu penguatan kerja sama bidang ketahanan kesehatan.

"Penguatan kerja sama kesehatan juga merupakan prioritas lainnya," tutur Retno.

Keempat, yaitu kerja sama pertahanan dan keamanan lintas batas. Kelima, kerja sama di bidang pendidikan.

"Kerja sama terkait pertahanan dan keamanan lintas batas dalam menghadapi berbagai macam ancaman, serta pemajuan nilai-nilai bersama dan kerja sama pendidikan juga merupakan prioritas yang akan dikedepankan," ujar Retno.

Baca juga: Menlu RI Tekankan Pentingnya ASEAN Ajak AS Hadapi Pandemi Covid-19

Dalam aspek multilateral, Indonesia mendorong AS turut berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19.

Retno mengatakan, kontribusi AS sebagai negara besar sangat dibutuhkan.

"Saat ini dunia memerlukan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat. Kontribusi Amerika tentu sangat diharapkan," kata Retno.

Retno mengatakan, Indonesia mengapresiasi langkah AS di bawah kepemimpinan Joe Biden yang memutuskan kembali bergabung dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

AS juga kini menjadi bagian dari ACT-Accelarator dan Covax.

"Alhamdulillah salah satu kebijakan pertama dalam pemerintahan Biden yaitu, AS kembali menjadi anggota WHO dan bahkan jd bagian dari ACT-Accelarator dan Covax untuk mendorong kesetaraan akses vaksin bagi semua negara," ucap Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Presiden PKS Sebut Anies Tak Perlu Dites untuk Maju Pilkada DKI 2024

Nasional
KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

KPU Verifikasi Faktual KTP Dukungan Calon Nonpartai Mulai 21 Juni

Nasional
PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

PKS Ditawari Posisi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Prabowo

Nasional
Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Soal Sipil Dikirim ke Gaza, Kemenlu Sebut Gencatan Senjata Masih Jadi Prioritas

Nasional
PPATK: Ada Dana Terkait Judi 'Online' Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

PPATK: Ada Dana Terkait Judi "Online" Mengalir ke 20 Negara dengan Nilai Signifikan

Nasional
Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Golkar Diprediksi Alami Kekalahan Bertubi-tubi jika Usung Ridwan Kamil di Jakarta

Nasional
KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

KPU Minta Kepastian Jadwal Pelantikan Kepala Daerah ke Pemerintah

Nasional
Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Anggota OPM yang Ditembak Mati di Paniai adalah Eks Prajurit Kodam Brawijaya

Nasional
Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Akhiri Puncak Haji, Jemaah RI Kembali ke Hotel di Mekkah mulai Rabu Besok

Nasional
Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Dari Rekam Jejaknya, AKBP Rossa Dinilai Mampu Tangkap Harun Masiku

Nasional
Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Panglima TNI Sebut Bisa Kirim Warga Sipil ke Gaza, Kemlu: Harus Ada Mandat PBB

Nasional
Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, BPDPKS Ajak UKMK Manfaatkan Produk Berbahan Sawit

Nasional
Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Ketua DPP: Siapa Pun Ketum Nanti, Wajib Bawa PPP Bangkit

Nasional
Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Promosikan Kebaikan Kelapa Sawit, BPDPKS Gelar Workshop UKMK Sawit di Solo

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Pelaku Judi "Online" Tak Selalu Miskin, Bansos Bukan Solusinya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com