Mendagri: Perlu Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk Bangun Herd Immunity

Kompas.com - 26/01/2021, 12:50 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dibutuhkan percepatan dan keserempakan program vaksinasi Covid-19 agar terbangun kekebalan kelompok atau herd immunity.

Tito menyampaikan hal itu saat Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, Senin (25/1/2021).

"Perlu ada kecepatan. Itu kuncinya kenapa perlu cepat dilakukan vaksinasi kepada dua per tiga populasi agar memiliki antibodi," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Selasa (26/1/2021).

"Nah ini memerlukan keserempakan pusat dan daerah baik tingkat I maupun tingkat II bahkan sampai ke desa-desa. Ini perlu dilakukan mobilisasi," ujarnya.

Adapun mobilisasi yang ia maksud yakni termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan program vaksinasi penyiapan infrastruktur yang memadai dan perlu disiapkan sebaik mungkin.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Tito mengatakan, mobilisasi terkait pengadaan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur vaksinasi

"Dimobilisasi, infrastruktur mulai fasilitas kesehatannya, pengadaan vaksinatornya, kemampuan mereka untuk melakukan vaksin," ujarnya.

Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta pemerintah daerah waspada dengan kejadian ikutan pasca imunasasi (KIPI) vaksin Covid-19.

Sebab, menurut dia, dampak vaksin dari Covid-19 tetap ada dan harus menjadi diperhatian.

"Kemudian melakukan monitoring untuk menjaga jangan sampai terjadi KIPI, atau bisa memitigasi KIPI kejadian ikutan pasca injeksi (vaksinasi) tersebut," ungkapnya.

Tito pun berharap proses vaksinasi ini bisa berhasil dan berjalan mulus. Ia juga berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk mewujudkan herd immunity.

"Untuk bisa mewujudkan bahwa dua pertiga populasi bisa memperoleh ke antibodi pada waktu yang sama ini jelas memerlukan percepatan," ucap dia.

Baca juga: Baru 25 Persen Nakes Divaksin, Ridwan Kamil Sebut Vaksinasi Tahap I Belum Memuaskan

Adapun proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 lalu.

Dalam proses awal tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Kini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air. Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Nasional Disabilitas

Nasional
Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Soal Sosok Capres, Zulhas: Ganjar Pasti Pancasilais, Anies Pasti Pancasilais

Nasional
Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Sambil Menangis, Putri Candawathi Minta Maaf pada Anggota Polri yang Jadi Saksi Kasus Brigadir J

Nasional
Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Resmi Masuk PAN, Uya Kuya: Partai Modern, Tak Banyak Kontroversi

Nasional
Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Momen Purnawirawan hingga Artis Uya Kuya Dipakaikan Jaket PAN oleh Zulhas

Nasional
RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

RKUHP Disahkan, Hina Presiden hingga DPR Menggunakan Teknologi Informasi Diancam Hukuman Lebih Berat

Nasional
Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Jadi Fenomena Gunung Es, Harus Berani Lapor

Nasional
Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Romo Magnis: Mempelajari dan Percaya Marxisme Tidak Bisa Dikriminalisasi, tapi sebagai Gerakan Politik Bisa Dilarang

Nasional
UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

UPDATE 6 Desember: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,29 Persen, Ketiga 28,63 Persen

Nasional
Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Ahli Hukum Pidana Apresiasi Pengesahan RKUHP, tapi Sayangkan Pasal Penghinaan Presiden dan Demonstrasi

Nasional
Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.