Kompas.com - 26/01/2021, 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil melayangkan protesnya terkait rencana pemerintah membentuk komponen cadangan (Komcad).

Alih-alih membangun TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, pembentukan Komcad justru dikhawatirkan hanya akan membuang anggaran.

Koalisi masyarakat sipil memandang ada lima catatan terkait sederet permasalahan dalam program ini.

Pertama, luasnya ruang lingkup ancaman yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan, ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ancaman dinilai dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

"Komcad yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri, seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Kedua, narasi bela negara yang dibangun pemerintah dinilai inkonsisten.

Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran wajib menjadi satu dari empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

Dengan narasi ini, kata Fatia, UU PSDN secara eksplisit menyatakan wajib militer menjadi salah satu bentuk bela negara dan pembentukan Komcad sendiri dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

Padahal, bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak selalu wujudnya berdimensi kemiliteran.

"Pendekatan ini cenderung militeristik sehingga tidak bisa dihindari adanya dugaan upaya militerisasi sipil melalui program bela negara," katanya.

Ketiga, ketidakjelasan posisi Komcad. Fatia menyebut, posisi Komcad tidak jelas apakah dapat dikategorikan bagian militer atau sipil.

Hal ini pun menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya prinsip pembedaan (distinction principle).

Prinsip ini secara tegas membedakan dua kategori orang dalam situasi konflik bersenjata internasional, yaitu kombatan dan penduduk sipil.

Keempat, UU PSDN tidak mengadopsi prinsip dan norma Hak Asasi Manusia (HAM) secara penuh.

Pasal 51-56 UU PSDN mengatur pendaftaran Komcad bersifat sukarela. Tetapi ketentuan ini berbeda bagi Komcad selain manusia yakni sumber daya alam (SDA) dan sumber daya buatan (SDB) yang tidak mengenal prinsip kesukarelaan.

Terlebih, aturan main penetapan SDA dan SDB sebagai Komcad juga tidak rigid.

"Sehingga berpotensi melanggar HAM khususnya terkait hak atas properti (right to property)," terang Fatia.

Kelima, mekanisme pembiayaan dalam UU PSDN bermasalah karena bertentangan dengan prinsip sentralisasi anggaran pertahanan.

Fatia menjelaskan, dalam UU PSDN Pasal 75 huruf b dan c disebutkan, pembiayaan pengelolaan sumber daya nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, di samping dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Hal ini pun telah menyalahi prinsip sentralisme pembiayaan anggaran pertahanan negara sebagaimana Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Adapun koalisi masyarakat sipil terdiri dari organisasi Imparsial, ELSAM, LBH Pers, Setara Institute, HRWG, KontraS, PBHI, IDeKA Indonesia, hingga Centra Inisiative.

Diketahui, pembentukan Komcad dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Ada tiga matra dalam struktur organisasi Komcad, yakni matra darat, laut, dan udara. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan bisa merekrut 25.000 Komcad.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses Secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses Secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

Nasional
Selain Sanksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Selain Sanksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Nasional
DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

DPR Sahkan Politikus Golkar Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK

Nasional
Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Hakim Agung Jadi Tersangka Suap, Mahfud: Ini Industri Hukum Gila-gilaan

Nasional
Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari 'Refreshing'

Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari "Refreshing"

Nasional
Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Hari Ini, Polri Gelar Sidang Etik AKBP Raindra Ramadhan Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun, Apa Perannya di Kasus Brigadir J?

Nasional
Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Polri: Seragam Baru Polantas Akan Dilengkapi “Body Camera”

Nasional
Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru seperti Amerika

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.